Satgas Pangan Periksa 25 Bos Pengoplos Beras, DPR Minta Dihukum Berat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Saat ini publik sedang ramai soal beras oplosan ayng beredar di pasaran.

Komoditas primer itu menjadi alat mencari untung dengan cara tak benar oleh pengusaha beras.

Mereka curang dengan mengurangi isi serta mengoplos beras, sehingga tak sesuai standard.

Praktik yang sudah lama ini terendus dan dipublikasi oleh Mentan Andi Amran pekan lalu.

Saat ini Satgas Pangan pun sedang mengusutnya, mencari siapa yang paling bertanggung jawab.

Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf sekaligus Dirtipideksus Bareskrim Polri mengatakan pihaknya sedang menyelidiki secara menyeluruh.

Baca juga: Hati-hati Beli Beras di Minimarket, Mentan Temukan Praktik Penipuan pada 212 Merek, Ini Daftarnya

"Mulai hari ini penyidik Satgas Pangan Polri melakukan pemeriksaan terhadap 25 pemilik merek beras kemasan 5 Kg," katanya dikutip dari Tribunnews.com.

Helfi menyebut penyidik Satgas Pangan Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 PT dan 8 pemilik merek beras kemasan 5 kilogram.

Sehingga, total saksi yang diperiksa saat ini ada 22 orang.

"Pemeriksaan tersebut untuk pendalaman ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum atas dugaan penjualan beras dalam kemasan yang tidak sesuai komposisi yang tertera pada kemasannya," terang jenderal polisi bintang satu tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak penegak hukum mengusut kasus beras oplosan dari 212 merek beras di pasaran yang mengakibatkan penurunan kualitas.

Dia mengatakan, kepolisian harus segera turun tangan mengusut tuntas praktik kecurangan tersebut, karena telah merugikan masyarakat luas.

Baca juga: Foto-foto Marak Beras Oplosan, Mentan Amran Sebut Ada 212 Merek

"Bongkar tuntas kasus oplosan beras yang merugikan rakyat banyak," ujarnya. 

"Ungkap sindikatnya dari hulu hingga hilir agar tidak terus berulang. Apalagi kasus serupa ini bukan baru terjadi sekarang, tetapi sudah sekitar 10 tahun belakangan," lanjut Abdullah.

Dia juga mendorong kepolisian untuk berkoordinasi dengan kejaksaan dan institusi berwenang lainnya.