Politisi Gerindra Geram Dengar Ada Pungli pada Rekrutmen Petugas PPSU

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - DPRD Jakarta menerima aduan dari warga mengenai adanya pungli dalam proses rekrutmen petugas penyedia prasarana dan sarana umum (PPSU) yang kini dibuka oleh Pemprov DKI.

"Saya kemarin reses ada informasi, pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli, Pak Wagub," ungkap Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis dalam interupsinya saat rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Adapun rapur tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno alias Bang Doel.

Baca juga: Sarjana Rela Jadi Petugas PPSU Ketimbang Menganggur, Ini Reaksi Pramono

Ali mendesak Pemprov DKI terutama Inspektorat DKI Jakarta untuk segera menelusuri siapa oknum-oknum pelaku pungli perekrutan PPSU dan memberi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebab, keterlibatan oknum yang memeras warga demi mendapat pekerjaan sangat merugikan. 

Hal ini juga bertentangan dengan klaim Gubernur DKI Jakarta bahwa rekrutmen PPSU berjalan transparan.

"Ini kita zalim, ini sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin. Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli,” jelas dia.

Baca juga: Lowongan Kerja Makin Sulit, Sarjana IT Lamar Jadi Petugas PPSU di Kelurahan Petojo Jakpus

“Tolong Pak Wagub, beserta jajaran Pemprov, melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta," imbuhnya.

Ali menjelaskan, laporan pungli perekrutan PPSU yang ia terima berada di Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. 

Hanya saja, Ali tak mendapat informasi siapa oknum pelaku pungli tersebut.

"Saya tidak diberitahukan siapa namanya," ucap Ali saat dihubungi terpisah.

Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta Muhammad Faisol menegaskan seluruh proses rekrutmen Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) akan berjalan secara transparan dan akuntabel.

Faisol pun memastikan, tak ada biaya yang perlu dibayar masyarakat untuk mengikuti proses rekrutmen PPSU ini.

“Seluruh proses rekrutmen PPSU ini gratis. Laporkan ke kanal resmi pengaduan jika ada pungutan atau kecurangan di lapangan,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/6/2025).

Proses rekrutmen PPSU tingkat kelurahan ini juga akan diawasi secara langsung oleh pihak Inspektorat DKI Jakarta.