Masuk Daftar 40 Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, Masuk Al-Inayah Jakbar Masih Bayar, Ini Alasannya

WARTAKOTALIVE.COM, KEMBANGAN - Kepala Sekolah SMP Al-Inayah, Tiyo Andika menyebut pihaknya belum menggratiskan biaya sekolah pada tahun ajaran baru 2025-2026.

Pasalnya, hingga kini belum ada penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara pihaknya dengan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. 

Diketahui, SMP Al-Inayah merupakan salah satu sekolah yang masuk ke dalam 40 sekolah swasta gratis di DKI Jakarta. 

"Jadi sebenarnya saat rapat kemarin sih masih samar-samar. Karena memang masih menunggu. Jadi kemarin itu rapat hanya pertemuan dan perkenalan saja," kata Tiyo saat dihubungi Warta Kota, Rabu (16/7/2025).

Kendati demikian, Tiyo menyebut pihaknya sudah mengetahui kabar tersebut, termasuk teknis pelaksanaannya.

Baca juga: Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Sudah Dimulai, Rano Karno Akui Masih Susun Payung Hukum

Hanya saja, belum ada surat ketetapan (SK) yang diturunkan dinas terkait. Sehingga, anggaran untuk tahun ajaran baru 2025 2026 belum dapat dicairkan.

"Jadi sistemnya tetap masih ada uang masuk dan sebagainya. Tapi saat sudah penetapan, nah biaya yang masuk ini kami wajib mengembalikan," jelaa Tiyo.

Tahun ini, pihak Tiyo menerima sekira 80 orang siswa SMP.

Mereka rata-rata merupakan anak-anak dari orangtua yang menengah ke bawah.

Sehingga, Tiyo menyambut baik inisiasi pemerintah untuk menggratiskan sekolah swasta, sebab dapat membantu banyak orang yang membutuhkan.

"Untuk kekhawatiran sih enggak ada ya. Karena memang ini membantu orangtua sih, alhamdulillah. Karena kan kemarin regulasinya wajib KK DKI kan, yang terima swasta gratis," kata Tiyo.

"Jadi menurut saya kan di DKI juga banyak orang tua yang mengalami ini (sulit ekonomi) dan sebagainya. Jadi bagus," imbuhnya.

Hanya saja, Tiyo meminta agar program ini segera dilaksanakan lantaran sudah banyak orangtua yang menyimpan harapan besar untuk penggratisan sekolah swasta.

"Harapan saya sih program ini harus segera di-launching ya. Karena juga orang tua sudah banyak berharap," kata Tiyo.

"Jadi pemerintah harus lebih memaksimalkan untuk ketepatan waktunya aja, karena kita sudah menunggu, semua sudah mengharapkan," pungkas dia.