Golkar Minta Pramono Masukkan Program Giant Sea Wall Prabowo Dalam RPJMD 2025-2029 

Dukungan Prabowo
Presiden RI Prabowo Subianto memiliki mimpi untuk mewujudkan proyek giant sea wall (GSW) atau tanggul laut raksasa di Pantai Utara Jawa. 

Prabowo menyebut proyek tanggul laut sebagai salah satu infrastruktur paling vital yang harus segera diwujudkan demi melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem. 

"Saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita merupakan suatu mega project tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Pantai Utara Jawa," ujar Prabowo saat Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/05/2025). 

Menurutnya, proyek ini sejatinya telah masuk dalam perencanaan sejak tahun 1995. 

Proyek tanggul laut tersebut direncanakan membentang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi total biaya pembangunan mencapai 80 miliar Dollar Amerika. 

Kata dia, pembangunan tahap awal di wilayah Teluk Jakarta dan diperkirakan membutuhkan waktu dari 8-10 tahun. 

"Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno: perjalanan 1.000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu," tegas Prabowo. 

Baca juga: Demi Keselamatan Jutaan Warga Jakarta, FPPJ Dukung Langkah Pramono Perluas Giant Sea Wall 

Baca juga: Prabowo Ajak DKI Patungan Bangun Giant Sea Wall, Pramono akan Gelontorkan Rp 5 Triliun Per Tahun

Untuk mengawal proyek besar ini, Prabowo juga akan segera membentuk lembaga khusus bernama Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. 

Dia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam mendukung pendanaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta. 

"Khusus Teluk Jakarta kemungkinan 8-10 miliar dolar AS. Kalau 8-10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah ketemu Gubernur DKI dan saya sudah kirim utusan," imbuhnya. 

"Saya bilang, DKI harus urunan, Pemerintah Pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar katakanlah 8 tahun berarti 1 miliar dolar, 1 tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, Pemerintah Pusat setengah," lanjutnya.  

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.