Dedi Mulyadi Bongkar Kebusukan ASN yang Suka Tilep SPJ Acara, Begini Modusnya

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membongkar adanya kebusukan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang suka tilep atau menggelapkan uang SPJ.

Foto arsip 20 Februari 2025, Tribunnews.com/Taufik Ismail
BONGKAR KEBUSUKAN TILEP DUIT - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditemui di Istana Presiden, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Dedi membongkar kebusukan ASN yang nekat tilep duit SPJ acara, hal ini berdasarkan pengalamannya sebagai Bupati Purwakarta beberapa waktu lalu. 

Alasan Dedi, masih banyak pemerintah tingkat dua yaitu kota dan kabupaten di wilayah Jawa Barat yang masih kesulitan finansial. 

Bahkan Dedi mengaku, ada sosok kepala daerah yang menangis kesulitan fiskal untuk memenuhi kebutuhannya. 

Lewat akun media sosial Instagram @Dedimulyadi71, dia menyebut sosok kepala daerah itu adalah Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami. 

"Banyak orang bertanya 'Kang Dedi, kenapa sih keukeuh nggak mau rapat di hote-hotel untuk para pejabatnya dan  pegawainya'," ujar Dedi menirukan pertanyaan orang-orang kepadanya yang dikutip pada Minggu (15/6/2025). 

Dedi menyebut, di Jawa Barat terhampar kota dan kabupaten dengan kondisi keuangan yang berbeda-beda. 

Baca juga: Dedi Mulyadi Jadi Idola di AS Karena Kepemimpinannya, Warga Boston Sampai Datang ke Lembur Pakuan

Baca juga: Dedi Mulyadi Ikuti Jejak Menteri Jokowi, Nekat Terobos Kemacetan Demi Bertemu Prabowo

Dedi menaruh perhatian besar kepada daerah yang memiliki fiskal sangat rendah, yaitu pendapatan asli daerah (PAD) kecil karena duitnya mayoritas dialokasikan untuk belanja pegawai. 

"Bahkan Kabupaten Pangandaran tuh kasihan banget sama Ibu Bupatinya, kalau ketemu saya selalu nangis. Kenapa? Tunjangan pegawainya sudah lima bulan tidak bisa dibayar," tuturnya. 

Kata Dedi, Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak bisa membayar tunjangan pegawai karena kemampuan anggarannya sudah sangat terbatas. 

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mencari cara dalam menyelesaikan persoalan tersebut. 

"Ibu Bupati sudah ke Jakarta, sudah kemana-mana untuk cari solusi dan saya juga lagi memikirkan untuk menyelesaikan," ucap mantan Bupati Purwakarta ini. 

Atas dasar itulah, Dedi tidak menyarankan kota dan kabupaten di bawah otoritanya tidak menggelar rapat atau kegiatan resmi di hotel maupun restoran. 

Dedi tak ingin, timbul kesenjangan sosial antara kota/kabupaten yang tinggi PAD dengan yang rendah. 

"Saya contoh kalau di daerah dapetin pendapatan misalnya dari gali pasir maka alamnya rusak dan jalannya rusak. Kemudian babatin pohon, alamnya rusak dan jalannya rusak, pendapatannya ya segitu-gitu juga ditambah nggak pernah jujur tuh hitung pendapatannya," jelas dia. 

Baca juga: Bocah Brebes yang Gowes Sepeda Dijemput Bupati Paramitha Widya di Subang, Dedi Mulyadi: Terima Kasih

"Tetapi di pusat kota yang hotelnya banyak, mereka mendapatkan uang relatif besar itu dari turis segala macam, itu tinggi. Setelah itu tidak ada kerusakan apa pun, beda dengan orang desa," sambungnya. 

Dedi merasa kurang elok apabila daerah degan fiskal yang rendah menggelar rapat atau kegiatan di hotel dan restoran. 

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved