Berita Bogor

Soal Penyegelan Tempat Wisata di Puncak, Mulyadi Minta Prabowo Evaluasi

Beda dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM, Anggota DPR RI Mulyadi Minta Prabowo Evaluasi Penyegelan Wisata di Puncak

|
Penulis: Hironimus Rama | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota
PENYEGELAN WISATA PUNCAK - Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor, Mulyadi (pegang mic) membacakan pernyataan sikap saat reses di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (9/10/2025). Mulyadi meminta Presiden RI, Prabowo Subianto mengevaluasi kebijakan penyegelan tempat wisata di kawasan Puncak, Bogor. 

WARTAKOTALIVE.COM, CISARUA - Upaya penertiban tempat wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor berdampak langsung terhadap warga.

Banyak warga yang kehilangan pekerjaan imbas penyegelan tempat wisata yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi hingga Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor, Mulyadi saat menggelar Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (9/10/2025).

Bertempat di The Rizen Premier Hotel Puncak, Cisarua, kegiatan reses ini dihadiri oleh ratusan pelaku usaha yang terdampak kebijakan penyegelan tempat usaha.

Terkait hal tersebut, Mulyadi meminta Presiden RI, Prabowo Subianto mengevaluasi kebijakan penyegelan tempat wisata di kawasan Puncak, Bogor.

"Hari ini saya menjalankan tugas konstitusional yaitu menyerap aspirasi di wilayah daerah pemilihan saya," kata Mulyadi di Cisarua, Kamis (9/10/2025).

Politisi Partai Gerindra ini memilih reses di Cisarua karena adanya kegaduhan terkait kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyegel sejumlah obyek wisata di kawasan Puncak beberapa waktu lalu.

"Kali ini saya menyerap aspirasi di Cisarua karena ada kegaduhan di wilayah Bogor Selatan," paparnya.

Baca juga: Pengakuan Kakek yang Gagahi Siswi SMA di Jaktim Bikin Geleng Kepala, Ini Alasannya

Menurutnya, negara harus memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini karena berdampak terhadap ribuan warga yang kehilangan pekerjaan.

"Ribuan warga kehilangan kesempatan kerja, dirumahkan, bahkan dihentikan kegiatan usahanya karena kebijakan ini," ucap Mulyadi.

Tak hanya itu, kebijakan Menteri Hanif ini berdampak pada sektor UMKM, hotel dan restoran.

"Semuanya komplain karena omzetnya menurun omset," tuturnya.

Kondisi ini, lanjut Mulyadi, membuat pendapatan asli daerah dari sektor pajak menurun.

"Kami berharap Pak Presiden Prabowo mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup yang serampangan sehingga berdampak pada masyarakat di Bogor Selatan," ucapnya.

Mulyadi meminta perhatian khusus dari Presiden Prabowo karena kawasan Puncak tidak jauh dari kediaman pribadinya di Bojongkoneng, Babakan Madang.

Sumber: Warta Kota
Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved