Berita Nasional

Kader PSI Dedy Nur Tak Rela Jokowi Diolok-olok, Tuding Haters Simpan Luka yang Tak Pernah Sembuh

Dedy kembali mengingatkan bahwa Jokowi sudah banyak berperan bagi pembangunan bangsa selama dua periode menjadi presiden

Editor: Feryanto Hadi
Istimewa
OLOK-OLOK JOKOWI- Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabagt presiden didampingi Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat mengunjungi Desa Jaling, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (4/7/2024). Kader PSI Dedy Nur tak rela Jokowi diolok-olok karena sudah banyak bermanfaat bagi bangsa 

"Jokowi memerlukan perahu yang lebih besar, lebih ajek untuk berlayar di perpolitikan Indonesia. Golkar mungkin menjadi perahu yang tepat buat Pak Jokowi," kata Hensat, Sabtu (17/5/2025).

Hensat menyoroti dinamika internal PSI, yang kini menerapkan sistem pemilihan Ketua Umum dengan prinsip “one man, one vote” dan membuka peluang bagi seluruh anggota untuk mencalonkan diri.

Namun, dia berpandangan skeptis, dengan Jokowi akan memanfaatkan peluang ini.

"Walaupun peluangnya besar, menurut saya Pak Jokowi tidak akan ambil kesempatan jadi Ketua Umum PSI," ujar Hensat.

Baca juga: Ungkap Korupsi Pertamina, Hendri Satrio: Politik Harus Jadi Alat Mencari Solusi

Hensat menerangkan, PSI yang dikenal sebagai partai anak muda, tampaknya mulai mengikuti pola partai politik yang lebih mapan.

Dia mencontohkan cepatnya pergantian kepemimpinan di PSI, seperti dari Giring Ganesha, Grace Natalie, kembali ke Giring, hingga kini Kaesang yang baru dua hari menjadi anggota langsung diangkat sebagai Ketua Umum.

"Menariknya, sebagai partai yang citranya partai anak muda, PSI justru mulai mengikuti alur partai yang sudah lebih dulu ada," terang Hensat.

Hensat menyinggung potensi persaingan antara Gibran dan Kaesang dalam kongres PSI.

Dia mempertanyakan apakah pemilihan akan benar-benar demokratis atau justru ditentukan oleh “titah” Jokowi sebagai kepala keluarga.

Baca juga: Perhatiannya Jokowi untuk Warga Bobby Nasution, Mantunya yang kini Jadi Gubernur Sumut

"Apakah tetap kongres atau ditentukan di ranah keluarga? Misalnya, Pak Jokowi bilang, ‘Kaesang, kasih ke Gibran,’ atau ‘Gibran tetap wapres, ini buat Kaesang," terang Hensat.

Hensat menegaskan, jika PSI memang dipersiapkan sebagai kendaraan politik keluarga Jokowi, hal itu sah dalam demokrasi Indonesia.

"Kalau mau protes, bikin partai politik baru," ucap Hensat.

Sementara itu, Gibran, yang kini tidak memiliki partai politik, disebut Hensat membutuhkan partai sebagai pegangan politik.

Hensat menuturkan, PSI bisa menjadi solusi, tetapi Golkar juga bisa menjadi opsi yang lebih kuat bagi Jokowi dan Gibran.

"Nanti internal Golkar bagaimana, ya terserah. Yang jelas, Jokowi dan Gibran butuh partai yang mumpuni," tutur Hensat.

Baca juga: Jokowi dan Kaesang Bakal Bersaing Jadi Ketum PSI, William Bongkar Keinginan Para Kader 

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved