Ada Demo Driver Ojol, KAI Hentikan KA Jarak Jauh di Stasiun Jatinegara, Berikut Daftarnya

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ada aksi unjuk rasa para driver ojol di sejumlah titik startegis Jakarta, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta memberlakukan Berhenti Luar Biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara untuk beberapa perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) pada Selasa (20/5/2025).

Keputusan tersebut diungkapkan Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko dilakukan untuk menghindari keterlambatan penumpang.

Mengingat aksi unjuk rasa yang dilakukan jutaan driver ojol itu berdampak pada akses menuju Stasiun Gambir dan Pasarsenen, 

"Langkah ini diambil guna memastikan kelancaran mobilitas masyarakat yang kesulitan menjangkau stasiun keberangkatan utama," ungkap Ixfan dihubungi pada Senin (19/5/2025).

"Penumpang KA-KA yang terdampak dapat melakukan naik kereta dari Stasiun Jatinegara sesuai jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket masing-masing," jelasnya.

Berikut daftar KA dari Stasiun Gambir yang akan berhenti luar biasa di Stasiun Jatinegara:

1. KA Gunungjati (118) – Gambir–Semarang Tawang Bank Jateng, berangkat pukul 09.00 WIB

2. KA Sembrani (40) – Gambir–Surabaya Pasarturi, berangkat pukul 10.20 WIB

3. KA Manahan (62) – Gambir–Solo Balapan, berangkat pukul 10.30 WIB

4. KA Cakrabuana (122) – Gambir–Cirebon, berangkat pukul 10.50 WIB

5. KA Taksaka (44) – Gambir–Yogyakarta, berangkat pukul 14.00 WIB

6. KA Brawijaya (38) – Gambir–Malang, berangkat pukul 15.45 WIB

Sementara itu, berikut KA dari Stasiun Pasarsenen yang juga akan melakukan pemberhentian luar biasa di Stasiun Jatinegara:

1. KA Airlangga (272) – Pasarsenen–Surabaya Pasarturi, berangkat pukul 09.15 WIB

2. KA Serayu (284) – Pasarsenen–Purwokerto, berangkat pukul 09.30 WIB

3. KA Tegal Bahari (204) – Pasarsenen–Tegal, berangkat pukul 10.40 WIB

4. KA Gaya Baru Malam Selatan (90) – Pasarsenen–Surabaya Gubeng, berangkat pukul 11.10 WIB

5. KA Matarmaja (270) – Pasarsenen–Malang, berangkat pukul 11.25 WIB

6. KA Sawunggalih (112) – Pasarsenen–Kutoarjo, berangkat pukul 13.15 WIB

7. KA Brantas (152) – Pasarsenen–Blitar, berangkat pukul 14.10 WIB

Ixfan menyampaikan, kebijakan ini diambil untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan yang terdampak situasi lalu lintas akibat kegiatan aksi massa.

“Kami berupaya memberikan kemudahan akses bagi pelanggan yang mungkin mengalami hambatan menuju Stasiun Gambir dan Pasarsenen. Dengan adanya BLB di Stasiun Jatinegara, kami harap mobilitas penumpang tetap berjalan lancar dan aman,” jelas Ixfan.

KAI mengimbau para pelanggan untuk memperhatikan informasi perjalanan dan tetap mengacu pada waktu keberangkatan yang tertera di tiket. Pelanggan juga diharapkan hadir lebih awal di stasiun untuk mengantisipasi kondisi lalu lintas dan perubahan situasi di lapangan.

Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat menghubungi Contact Center KAI di 121, WhatsApp di 08111-2111-121, atau melalui aplikasi Access by KAI.

Rekayasa Lalulintas di Titik Strategis Ibu Kota

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tengah menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait aksi unjuk rasa pengemudi ojek online (ojol) yang direncanakan berlangsung di sejumlah titik strategis Jakarta pada Selasa (20/5/2025).

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono, mengatakan rekayasa lalu lintas bersifat insidental dan akan diterapkan bila situasi mendesak.

"Pengalihan ini sifatnya insidentil. Maksudnya kami lagi analisa, sejauh mana sekiranya potensi-potensi. Intinya kalau pengalihan itu sudah pilihan terakhir gitu," ujar Argo, saat dihubungi pada Senin (19/5/2025).

"Mungkin tidak ada pengalihan apalagi penutupan. Cuma kami tetap imbau ke masyarakat supaya menghindari area seputaran Medan Merdeka, Bundaran Patung Kuda, sama seputaran DPR. Karena memang jumlahnya (massa) cukup banyak," sambungnya.

Argo menegaskan, skema rekayasa lalu lintas tetap disiapkan, meskipun sifatnya situasional. 

"Kami tetap akan upayakan agar masyarakat tetap bisa melintasi. Rekayasa atau pengalihan tetap disiapkan, tapi hanya jika diperlukan,” jelasnya.

Terkait pergerakan massa dari berbagai wilayah, pihak kepolisian juga akan menyiapkan pengawalan.

"Kalau memang diminta, kami akan fasilitasi pengawalan. Kami akan koordinasi dengan jajaran Polres wilayah. Jika massa cukup besar, kami akan standby agar tidak menghambat masyarakat umum," kata Argo.

Untuk skema pengalihan lalu lintas, Argo menyebut pihaknya sedang menyiapkan peta jalur alternatif dan flyer untuk disosialisasikan kepada masyarakat. 

“Seperti biasa, kalau massa terkonsentrasi di sekitar Patung Kuda, arus akan dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan, Tugu Tani, hingga ke arah Harmoni dan Tomang,” jelasnya.

Lima Tuntutan Driver Ojol

Diberitakan sebelumnya, masyarakat yang biasa naik transportasi online seperti ojol atau taksi online dipastikan akan mengalami kesulitan pada Selasa (20/5/2025).

Pasalnya, seluruh driver ojol dipastikan akan melakukan demo besar-besaran sekaligus berhenti beroperasi.

Dalam aksi bertajuk 'Aksi Akbar 2025', para pengemudi online menyuarakan penolakan terhadap besarnya potongan dari aplikator serta skema tarif murah yang dinilai merugikan mereka. 

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang mereka tuduh telah melanggar regulasi.

Mereka memprotes regulasi Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022, terkait batasan maksimal potongan aplikasi sebesar 20 persen, namun selama ini aplikator diperkirakan melakukan potongan aplikasi sampai 50 persen.

Sehingga, dalam aksi itu, tuntutan yang disampaikan di antaranya potongan aplikasi sebesar 10 persen dan revisi tarif penumpang.

Ketua Umum GARDA Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan, pelanggaran potongan biaya oleh aplikator telah merugikan pengemudi. 

"Saat ini, potongan dari pendapatan mitra diklaim bisa mencapai hampir 50 persen, jauh melebihi batas maksimal 20 persen yang diatur dalam Kepmenhub KP No.1001/2022," tutur Igun kepada Kompas.com, Senin (19/5/2025). 

Menurut Igun, aksi ini juga menuntut pemerintah dan DPR RI untuk menindak tegas perusahaan aplikasi transportasi daring yang dianggap melanggar regulasi.

"Jika pemerintah tidak bertindak, maka kami yang akan bertindak. Tidak ada ampun bagi aplikator pelanggar regulasi," tegasnya.  

Menurut Igun, aksi ini merupakan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap lemahnya penegakan regulasi oleh pemerintah yang dinilai merugikan para pengemudi. 

Setidaknya ada lima tuntutan dalam aksi 205 besok, di antaranya: 

1. Presiden RI dan Menteri Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar Permenhub PM No.12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP No.1001 Tahun 2022. 

2. Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan dengan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan aplikator. 

3. Penetapan potongan maksimal 10 persen bagi aplikator dari pendapatan mitra pengemudi. 

4. Revisi sistem tarif penumpang, termasuk penghapusan sistem seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan mitra. 

5. Penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang dengan melibatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan YLKI. 

Igun menjelaskan, aksi dijadwalkan dimulai pada pukul 13.00 WIB dan akan menyasar sejumlah titik strategis di Jakarta. 

"Aksi akan berpusat di beberapa lokasi, seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, DPR RI, kantor-kantor perusahaan aplikasi, serta berbagai lokasi lain yang berkaitan dengan layanan transportasi daring," tambahnya.

Jutaan Driver Ojol Tolak Merger Grab dan Gojek, Minta Presiden Prabowo Turun Tangan

Jutaan driver ojek online (ojol) sedang resah, karena tersiar kabar bahwa dua perusahaan besar di sektor transportasi online akan bersatu alias merger.

Kedua perusahaan itu adalah Grab Holding Limited dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

Jika benar Grab mengakuisisi Gojek, maka bakal tercipta ekosistem transportasi online yang tak sehat, sebab sarat monopoli.

Baca juga: Geruduk Kemnaker, Ratusan Driver Desak Hentikan Isu Formalisasi Ojol Hingga Protes Grab Hemat

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Igun Wicaksono menolak keras rencana tersebut.

Ia mengungkap akan terjadi praktik kartel bisnis dalam ekosistem transportasi online.

"Apabila Grab mengakuisisi Gojek, maka tatanan ekosistem transportasi online akan membentuk super monopoli, sehingga hal ini tidak baik," katanya kepada Tribunnews, Senin (12/5/2025).

Igun meminta pemerintah hadir di dalam rencana akuisisi ini melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Ia menilai dampak dari akuisisi akan sangat merugikan bagi pengemudi online, masyarakat, dan pelaku usaha dalam ekosistem aplikasi online.

Baca juga: Pantas Driver OJol Dapat THR Rp 50.000, Noel: Saya Telepon Grab dan Gojek, Mereka Itu Sambilan

Dampak lainnya menurut Igun apabila terjadinya kartel bisnis online ini adalah aplikasi lokal dan UMKM yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah akan tergilas dan mati satu persatu akibat dikuasainya pasar, rantai supply, dan investasi.

"Mega akuisisi Grab Gojek jangan dianggap remeh dan didiamkan oleh Negara serta pemerintah, harus ditolak dan digagalkan," ujar Igun.

Ia menegaskan asosiasi akan terus memonitor aksi korporasi yang dinilai tidak sehat ini.

Baca juga: Pria Berjaket Ojol Bobol Rumah di Pondok Gede Bekasi, Curi Uang dan Emas, Kerugian Rp 50 Juta

Sebab, pengemudi online disebut adalah pihak pertama yang akan sangat dirugikan nantinya, karena kartel akan membentuk tarif sendiri dan potongan biaya aplikasi sendiri serta tidak akan tunduk pada regulasi pemerintah.

"Garda dengan tegas menolak dan ancaman aksi besar dari seluruh Indonesia menolak mega merger Grab Gojek akan terjadi," ucapnya. 

"Garda akan menggerakan pengemudi online seluruh Indonesia untuk menolak aksi korporasi ini," imbuh Igun.

Ketua Umum POROS Jabar Nurman Jaelani, akuisisi akan mematikan pilihan bagi mitra driver, penjual, serta pengguna.

Ia menilai, akuisisi dapat menimbulkan adanya kenaikan tarif harga potongan bagi mitra dan kenaikan biaya penggunaan jasa yang ekstrem kepada pengguna.

"Mitra pengemudi juga berisiko menghadapi sistem yang lebih ketat dalam pembagian orderan dan penentuan tarif,” kata Nurman.

Nurman memandang, akuisisi perusahaan asing terhadap perusahaan lokal akan mengakibatkan keuntungan yang didapatkan dari hasil kerja para mitra driver dibawa pihak asing ke luar negeri.

Ia juga menyoroti bagaimana rencana akuisisi ini akan menimbulkan ancaman yang besar pada kemandirian digital dan perekonomian negara.

"Akuisisi juga akan menghilangkan keberadaan perusahaan karya anak bangsa yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia," ujar Nurman.

Maka dari itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian pada rencana ini demi menjaga dan mempertahankan karya anak bangsa dari ancaman penguasaan pihak asing.

Ia menyatakan juga akan membuat surat terbuka kepada orang nomor satu di RI itu.

Sebelumnya, Koalisi Ojol Nasional (KON) telah menolak rumor merger antara Grab dan GOTO.

KON khawatir rencana tersebut penggabungan dua raksasa transportasi online tersebut dapat mempengaruhi pendapatan para pengemudi ojol.

“Bagi para pengemudi ojek online (ojol) dan mitra penjual, merger ini bisa memberikan dampak yang beragam," ucap Ketua Presidium KON Andi Kristiyanto. 

"Ada kekhawatiran bahwa kebijakan baru perusahaan hasil merger ini akan mempengaruhi pendapatan mereka,” imbuhnya.

Ia melanjutkan bahwa mitra pengemudi adalah pihak yang paling dirugikan jika merger ini benar-benar terjadi.

“Mitra pengemudi, baik ojek online maupun taksi online, juga berisiko menghadapi sistem yang lebih ketat dalam pemberian order dan penentuan tarif,” jelasnya.

Manajemen PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) kembali angkat bicara terkait rumor akuisisi GOTO oleh Grab Holding Limited yang kembali menyeruak.

Berdasarkan kabar yang beredar, Grab sudah menunjuk penasehat untuk melakukan akuisisi. 

Bahkan aksi korporasi ini dikabarkan akan rampung pada kuartal II-2025.

Sekretaris Perusahaan GoTo RA Koesoemohadiani menyampaikan dari waktu ke waktu, Grup GOTO menerima penawaran-penawaran dari berbagai pihak.

“Adalah kewajiban direksi untuk menjajaki secara menyeluruh dan mengevaluasi dengan cermat serta penuh kehati-hatian,” ucapnya dikutip dari Kontan.

Dia bilang prinsip kehati-hatian akan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham GOTO dengan tetap memperhatikan seluruh kepentingan.

“Namun, sampai dengan tanggal keterbukaan informasi, kami belum mencapai keputusan apapun terkait penawaran yang mungkin telah diketahui atau diterima GOTO,” kata dia.

Wanita yang akrab dipanggil Diani ini bilang, merujuk keterbukaan informasi pada 19 Maret 2025, belum ada kesepakatan antara GOTO dengan pihak manapun.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp