Gedung Kejaksaan Tidak Termasuk Objek Vital yang Perlu Dijaga TNI, Ini Penjelasan Lengkapnya

Pasal 30 ayat (3) misalnya, menyatakan Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Sementara itu, wilayah keamanan diberikan kepada Polri, yang tertuang dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945.

Pengamanan Kejaksaan oleh TNI juga tidak memenuhi Pasal 7 ayat 2 UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 yang berisi tugas pokok TNI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menekankan, seluruh bentuk dukungan TNI dilakukan berdasarkan permintaan resmi dan kebutuhan yang terukur.

Ia memastikan pengerahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"TNI senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, netralitas, dan sinergisitas antar-lembaga," tegas Kristomei awal pekan ini.

Ia berpandangan tidak ada yang salah dengan kerja sama antara TNI dan Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut sehingga pengamanan akan tetap dilakukan.

"Tidak ada yang salah dengan kerja sama dan sinergisitas antar lembaga," katanya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Termasuk Kejagung, Apa Saja Objek Vital yang Perlu Dijaga TNI?"