Tak Hanya Pendidikan Formal, DPRD DKI Ingatkan Pemda Beri Porsi Serupa untuk Nonformal

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada pendidikan formal saja untuk anak-anak.

Pengawas pemerintah daerah itu mengingatkan, agar memberikan porsi yang serupa untuk pendidikan nonformal.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025.

Upacara peringatan ini digelar di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Jumat (2/5/2025).

Pendidikan nonformal, yang dimaksud seperti kursus, pelatihan, bimbingan belajar, home schooling, pesantren, dan majelis taklim, masih belum mendapat perhatian secara maksimal.

Seharusnya, sambung Khoirudin, Pemprov DKI Jakarta hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Melalui pendidikan nonformal, terbukti dapat membantu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan hidup, serta memenuhi kebutuhan khusus atau minat tertentu.

"Pemerintah harus hadir menyelenggarakan dan menyediakan sarananya (pendidikan nonformal). Jadi, pemerintah yang menggaji hingga proses pemberian anggaran untuk pendidikan informal dan nonformal," ujar Khoirudin pada Jumat (2/5/2025).

Meski demikian, Khoirudin mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta yang telah meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan formal.

Baca juga: Kenang Sastrawan Yudhistira ANM Massardi, Pemprov DKI Gelar Bedah Buku dan Pertunjukan di TIM Jakpus

Bahkan rencananya, pendidikan di sekolah swasta akan digratiskan pada Juni 2025.

"Hari ini, pendidikan formal di Jakarta ada kemajuan, mulai SD, SMP, SMA/SMK swasta gratis. Ini petanda kepedulian pemerintah untuk melayani pendidikan bagi masyarakat," tuturnya.

Khoirudin meyakini, Pemprov DKI Jakarta maupun pemerintah pusat dapat mewujudkan pemerataan pendidikan secara layak baik pendidikan formal maupun nonformal.

Dengan begitu, dunia pendidikan di DKI Jakarta maupun di Indonesia mampu bersaing secara global.

"Anggaran kita cukup memadai, tinggal keberpihakan pemerintah sejauh mana berperan memperhatikan pendidikan baik informal maupun formal," kata Khoirudin.

"Semoga Hardiknas ini, 2 Mei 2025, menjadi titik awal untuk memperbaiki layanan pemerintah termasuk pendidikan," lanjutnya.