Pangkas Anggaran Hibah Pesantren, Dedi Mulyadi Sebut Banyak Yayasan Bodong dan Terafiliasi Politik

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memangkas drastis alokasi dana hibah untuk pesantren dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya pembenahan sistem tata kelola bantuan dan pemerataan distribusi dana pendidikan berbasis agama di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, selama ini penyaluran dana hibah dinilai tidak adil karena hanya diberikan kepada lembaga-lembaga yang sama setiap tahunnya.

Baca juga: Tak Minta Pengawalan Polisi Setelah Diancam Dibunuh, Dedi Mulyadi: Rakyat Jawa Barat Melindungi Saya

Ia menduga adanya afiliasi politik dalam pemberian bantuan tersebut.

"Artinya punya akses terhadap DPRD, punya akses terhadap gubernur," kata Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (23/4/2025) malam.

Dedi Mulyadi menegaskan, pemangkasan ini sudah dibahas dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) di seluruh Jawa Barat.

Baca juga: Masih Pikir-pikir, Dedi Mulyadi Belum Ambil Langkah Hukum Setelah Dapat Ancaman Pembunuhan

Ke depan, bantuan hibah difokuskan untuk pembangunan madrasah tsanawiyah dengan mengedepankan pertimbangan teknis dan kebutuhan, bukan kepentingan politik.

"Bukan pertimbangan politis, karena selama ini bantuan-bantuan yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenag itu selalu pertimbangannya politik," ucap Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi menemukan adanya lembaga pendidikan yang mendapatkan dana hibah hingga puluhan miliar rupiah, bahkan mencapai Rp 50 miliar.

Baca juga: Ini Temuan Mengejutkan Dedi Mulyadi Saat Periksa Kasus Pembakaran Mobil Polisi di Cimanggis Depok

Ia menyebut, ada pula yayasan bodong yang turut menerima bantuan.

"Banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong, ini adalah bagian audit untuk segera dilakukan pembenahan," tegasnya.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat mengumumkan realokasi anggaran Rp 5,1 triliun untuk 2025, yang akan digunakan program-program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan cadangan pangan.

Baca juga: Dedi Mulyadi Diancam akan Dibunuh, Polisi Lakukan Penyelidikan dan Penyidikan Pelaku Pengancaman

Imbas kebijakan tersebut, rencana hibah kepada lebih dari 370 lembaga pesantren akhirnya dihapus.

Berdasarkan Peraturan Gubernur No 12 Tahun 2025, alokasi hibah di Sub Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual menyusut dari Rp 153,580 miliar menjadi Rp 9,250 miliar.

Total hibah Biro Kesra juga berkurang drastis dari Rp 345,845 miliar menjadi Rp 132,510 miliar.

Kini, hanya dua lembaga yang tercatat masih menerima hibah: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Jabar sebesar Rp 9 miliar dan Yayasan Mathlaul Anwar Ciaruteun Udik, Kabupaten Bogor, sebesar Rp 250 juta.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dedi Mulyadi Pangkas Anggaran Hibah Pesantren, Sebut Banyak yang Bodong dan Terafiliasi Politik"