Kantor Komunikasi Kepresidenan Ingatkan Warga Waspadai Misinformasi dan Disinformasi saat Lebaran 

"Ini sering kali terjadi ketika seseorang menyebarkan informasi tanpa memverifikasi terlebih dahulu kebenarannya," imbuhnya. 

Dia mencontohkan, seperti kabar yang beredar bahwa pemerintah akan mengembalikan dwifungsi TNI melalui RUU TNI yang disahkan di tahun 2025.

Padahal, UU tersebut justru sangat membatasi peran TNI hanya pada lembaga yang terkait erat dengan kemampuan para prajurit TNI itu sendiri, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana.  

"Hal ini sangat berbeda dengan UU Nomor 2 Tahun 1988 tentang ABRI, yang memberi keleluasaan lebih besar bagi TNI untuk terlibat dalam ruang pemerintahan dan politik. Ketidaktahuan makna Dwifungsi ABRI akhirnya menyebabkan mispersepsi informasi," jelas Noudhy. 

Contoh lainnya, kata dia, adalah soal Danantara, yang kini menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya alam Indonesia, yang dianggap akan dikelola dengan cara yang tidak profesional.

Baca juga: Open House Lebaran Prabowo Dipadati Masyarakat, Bukti Rakyat Inginkan Kedamaian

Faktanya, ungkap dia, Danantara dirancang dengan matang, diawaki oleh para profesional di bidang manajemen dan investasi, untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Indonesia dengan penuh kehati-hatian. 

Kemudian mispersepsi yang kedua adalah disinformasi atau kesalahan yang disengaja.

Berbeda dengan misinformasi, disinformasi merujuk pada penyebaran informasi salah yang dilakukan oleh seseorang yang tahu bahwa informasi tersebut salah. 

"Penyebarannya memang sengaja dilakukan dengan niatan buruk. Jika Anda menemukan informasi seperti ini segera laporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui aduankonten@mail.kominfo.go.id," katanya. 

Selanjutnya sumber mirsepsi yang ketiga adalah malinformasi atau data yang disalahgunakan.

Malinformasi adalah informasi yang benar namun disampaikan dalam konteks yang salah, atau waktu yang tidak tepat. Seringkali di tengah masyarakat kerap ditemukan informasi yang terkesan ada makna cocoklogi. 

"Data yang tidak lengkap yang disajikan untuk melahirkan kesimpulan yang keliru. Sebagai contoh, tahun ini kita dengar kabar tentang penurunan jumlah pemudik, bahkan ada yang menggunakan kata anjlok, padahal masa mudik lebaran belum selesai," ucapnya. 

Dia mengatakan, angka jumlah pemudik yang digunakan mungkin hanya berdasarkan taksiran sementara, bukan realisasi.

Contoh lain adalah isu terkait dengan penurunan rata-rata saldo di rekening bank, padahal saat ini semakin mudah membuka rekening baru untuk keperluan promo, jumlah rekening yang terdaftar jauh lebih banyak dibandingkan jumlah populasi. 

Sementara itu, investasi dalam bentuk emas yang semakin populer juga menyebabkan peningkatan tabungan di luar rekening bank.