Warga Mengeluh Soal Bau Sampah, Pramono Anung Langsung Cek RDF Rorotan Jakarta

Namun, sampai saat ini belum ada investor yang berani membangun fasilitas tersebut karena kendala pada tarif tipping fee.

“Saya dan Pak Pratikno (Menko PMK) selama 10 tahun menyiapkan Perpres tentang tipping fee, dari dulu harganya tidak bisa berubah. Awalnya 8, 9, 10, 12 sen USD per kWh, terakhir 13,5 sen USD per kWh. Tapi tetap saja tidak ada yang berani membangun PLTSa dengan incinerator," jelas dia.

Nantinya, dia akan membuat regulasi agar tipping fee Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) menjadi bagian dari komponen biaya pembelian listrik oleh PLN.

Tipping fee yang awalnya dikelola oleh pemerintah daerah pun diusulkan menjadi bagian dari PLN.

Pramono menambahkan, jika ada penyesuaian harga tipping fee, hal itu perlu diatur bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar menjadi solusi yang efektif, tidak hanya untuk Jakarta, tetapi juga untuk daerah lain di Indonesia.

Pramono juga berharap Instruksi Presiden (Inpres) mengenai pengelolaan sampah segera diputuskan dan tidak ada lagi perubahan pada kebijakan tipping fee, sehingga investor lebih mudah dalam membangun fasilitas RDF.

“Kami sangat menunggu kalau segera bisa diputuskan supaya kita tidak lagi katakanlah hanya membangun RDF,” ungkap Pramono.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09