Tegas! Dedi Mulyadi Ingin Bangunan Ilegal di Puncak Bogor Harus Dibongkar dan Bukan Hanya Disegel

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, bangunan ilegal di kawasan Puncak harus dibongkar, bukan hanya disegel.

Hal ini disampaikan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran alih fungsi lahan yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan bencana banjir.

Empat tempat wisata di Puncak, Kabupaten Bogor, disegel karena melanggar alih fungsi lahan pada Kamis (6/3/2025).

Baca juga: Ada Faktor Historis, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Mulai Selesaikan Masalah Lingkungan dari Bogor

Penyegelan dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Dedi Mulyadi, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto.

Keempat tempat wisata tersebut adalah Pabrik Teh Ciliwung di Telaga Saat, Hibisc Fantasy, bangunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 Agro Wisata Gunung Mas, dan Eiger Adventure Land.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengindikasikan ada pelanggaran pidana di pembangunan empat tempat wisata tersebut dan akan melakukan pendalaman melalui penyidikan.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tawarkan Solusi untuk Mantan Karyawan Hibisc Fantasy di Puncak Bogor, Begini Katanya

Berdasarkan hasil kajian, bangunan-bangunan itu berkontribusi menyebabkan banjir dengan kerugian material yang cukup besar dan satu korban jiwa.

Gubernur Dedi Mulyadi akan mengembalikan alam Jawa Barat sesuai dengan penataan ruang demi menyelamatkan warga Jawa Barat dan Jakarta.

Ia menekankan pentingnya pembongkaran bangunan ilegal di kawasan Puncak untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.

Baca juga: VIDEO Disoroti Dedi Mulyadi, Bupati Bekasi Bakal Sikat Tanah Bersertifkat di Bibir Sungai

Bupati Bogor Rudy Susmanto sempat akan mencabut kewenangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam memberikan izin dan lebih selektif dalam mengeluarkan berbagai izin, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan di Kabupaten Bogor.

"Harapan saya atas nama warga Jawa Barat, jangan hanya sekadar disegel, kalau disegel saja tak ada manfaatnya," kata Dedi Mulyadi.

"Kenapa? Karena bangunan tetap berdiri, airnya jatuh ke bangunan, mengalir deras ke sungai, sungainya mengalami pendangkalan, bibir sungainya dipenuhi bangunan, maka banjir akan tetap terjadi," lanjutnya. 

Baca juga: Disorot Dedi Mulyadi, Bupati Bekasi Bakal Sikat Lahan Sungai Bersertifikat untuk Normalisasi

"Padahal curah hujan sekarang hanya 20-30 mm, belum besar, belum ekstrem, tapi memang ekosistem kehidupannya sudah rusak," tegas Dedi Mulyadi kepada Kompas.com, Kamis (13/3/2025).

Dedi Mulyadi meminta agar langkah lanjutan segera diambil, yakni pembongkaran bangunan-bangunan ilegal tersebut agar masalah lingkungan dapat segera diselesaikan.

"Semoga kawan-kawan di Kementerian Lingkungan Hidup yang menangani bidang penegakan hukum nanti segera bawa bechoe ke lokasi, bongkar biar masalahnya cepat selesai," ucap Dedi Mulyadi.

Baca juga: Normalisasi Kali Ciliwung Disiapkan untuk Kurangi Banjir, Pramono Anung Janji Tidak Ada Penggusuran

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengambil tindakan nyata demi menyelamatkan lingkungan yang telah lama rusak akibat ulah manusia.

"Yuk kita sama-sama bergerak melakukan tindakan-tindakan yang lebih nyata, karena alam butuh tindakan nyata, kita sudah terlalu lama berdosa kepada alam," ujar Dedi Mulyadi.

Papan Pengawasan

Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga menyegel hotel, resort, lapangan golf, dan perumahan mewah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis kemarin.

Penyegelan dilakukan karena tempat-tempat tersebut diduga melanggar aturan tata lingkungan di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) Cikeas-Cileungsi.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri LH Hanif Faisol menghentikan aktivitas di lokasi dengan memasang plang pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Baca juga: Pramono Anung Dukung Dedi Mulyadi, Minta Warga Jakarta Tidak Bangun Vila di Puncak Bogor

Plang tersebut berisi larangan untuk melakukan aktivitas apa pun di area tersebut.

"Peringatan: Area Ini Dalam Pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup," demikian bunyi tulisan di plang yang terpasang.

Zulkifli Hasan menyatakan penyegelan dilakukan karena ditemukan sejumlah pelanggaran berat, termasuk ketidaksesuaian izin lingkungan dengan aktivitas di lapangan.

Baca juga: Tidak Hanya Hanya Empat, Kemenhut Bakal Segel 15 Villa di Puncak Bogor Jawa Barat

"Ada beberapa catatan dari KLH yang masuk pelanggaran berat, Sungai Ciangsana mengalami sedimentasi, tidak ada sumur resapan, dan yang paling parah adalah cut and fill," kata Zulkifli Hasan.

Selain itu, ada izin lingkungan yang diterbitkan, tapi realisasinya di lapangan berbeda.

Menurut Zulkifli, alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai aturan lingkungan telah merusak ekosistem di hulu DAS Cikeas-Cileungsi.

Baca juga: Kawasan Puncak Dilanda Banjir Bandang, Ini Kata Pakar Perencanaan Wilayah IPB

Kondisi ini berkontribusi terhadap banjir dan longsor di wilayah Bekasi dan Bogor saat musim hujan.

Ia menegaskan, kawasan Sentul memiliki peran strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem Jabodetabek.

Jika aturan lingkungan tidak ditegakkan, dampaknya tidak hanya berupa bencana alam, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional karena berkurangnya lahan pertanian.

Baca juga: Hibiscus Park dan Eiger Adventure Land Disegel, 33 Tempat Wisata di Puncak Bogor Berpotensi Ditutup

"Poin paling penting adalah clear and clean government, mulai perizinan, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan," katanya.

"KLH menemukan banyak pelanggaran yang harus segera dibenahi," ucap Zulkifli Hasanya.

"Kalau di sini jadi rumah semua, kalau sungainya rusak, lingkungannya rusak, ya habislah, karena ini hulu, pusatnya di sini, makanya ini yang harus dibenahi," lanjutnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dedi Mulyadi Ingin Semua Bangunan Ilegal di Puncak Dibongkar, Bukan Hanya Disegel"