Berita Regional

Rumah Murah Bersubsidi Banyak Disalahgunakan, Ini Langkah Dedi Mulyadi

Rumah Murah Bersubsidi Banyak Disalahgunakan, Ini Langkah Dedi Mulyadi

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Budi Sam Law Malau
Wartakotalive.com/ Muhammad Azzam
LANGKAH DEDI MULYADI -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo usai acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025). Banyaknya rumah murah bersubsidi yang disalahgunakan, Dedi Mulyadi akan melakukan langkah ini untuk mengantisipasi rumah murah bersubsidi disalahgunakan. (Muhammad Azzam/ WartaKota) 

Dedi juga mengungkapkan, banyak temukan terkait rakyat Jawa Barat tertipu oleh pengembang perumahan.

Masyarakat yang sudah membayar biaya perumahan, tetapi tak mendapatkan rumah yang dijanjikan.

"Banyak hal, misal sisi kualitas hingga surat-surat kepemilikan tanah atau rumahnya itu," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bakal membuat daftar hitam atau blacklist pengembang rumah subsidi yang menjual kualitas hunian buruk ke masyarakat.

Maruarar menyebutkan, pemerintah presiden Prabowo mencanangkan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk tahun 2025, akan membangun 220 ribu rumah subsidi bagi masyarakat.

"Jadi sesuai arahan pak Prabowo, kita jangan hanya memikirkan kuantitas saja tapi juga kualitasnya. Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist kepada pengembang nakal itu," katanya usai menghadiri acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).

Ara sapaannya, telah meminta kepada Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan penyalur rumah MBR ini agar hati-hati memberikan kesempatan kembali kepada pengembang nakal ini.

Dengan daftar hitam yang dibuat nanti, akan dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan agar lebih hati-hati menggaet pengembang terkait.

"Soal kualitas itu betul saya cek ada yang jelek, tapi ada juga pengembang kualitasnya baik. Ini jadi catatan kita blacklist pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan," katanya.

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan. (MAZ)
 
 Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved