Rumah Murah Bersubsidi Banyak Disalahgunakan, Ini Langkah Dedi Mulyadi

WARTAKOTALIVE.COM, KARAWANG -- Bukan rahasia lagi, bahwa banyak rumah murah bersubsidi justru disalahgunakan. Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi akan melakukan langkah ini untuk mengatasinya.

Dedi Mulyadi mendukung dilakukannya audit Badan Pemeriksa Keuangaan (BPK) kepada lembaga, perbankan dan pengembang perumahaan subsidi.

Menurut Dedi Mulyadi, audit itu untuk mengatasi sejumlah persoalan rumah subsidi yang menjadi keluhan masyarakat.

Baca juga: Dedi Mulyadi Bakal Blacklist Pengembang Perumahan Nakal, Klaim Bebas Banjir Tapi Nyatanya Tenggelam

"Dan audit BPK ini adalah langlah tepat untuk memyelesaikan problem kecarut marutan pengembang yg nakal di perumahan subsidi," usai acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).

Dedi menjelaskan, rumah subsidi ini ada uang negara yang dikucurkan untuk kemudahan dan keringanan warga mendapatkan hunian murah.

Menurut Dedi, banyak panyalahgunaan rumah subsidi yang terjadi. Mulai dari kualitas bangunan jelak, analisis dampak lingkungannya hingga ada pihak yang membeli rumah subsidi untuk investasi.

"Ngambil rumah subsidi dua unit, ngambil hook, lalu dibongkar dibangun baru lalu dikontrakan. (Investasi) nah ini juga harus bisa tepat sasaran ya," kata Dedi

Kata Dedi, audit BPK sebagai langkah membenahi persoalan rumah subsidi yang menjadi program pemerintah.

Apalagi, Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 3 juta rumah subsidi atau rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Yang harus diketahui masyarakat itu tentang rumah subisidi itu ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat. Bisa jadi hanya dinikmati oleh pengembang tidak dinikmati masyarakat sesuai tujuannya," katanya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Bangun Seribu Rumah Panggung Bagi Warga Desa Karangligar yang Langganan Banjir

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku bakal mengaudit pengembang perumahan yang mengklaim bebas banjir ketika menjual unit rumahnya.

Akan tetapi, sekarang ini kondisi perumahan itu terendam banjir hingga 2 meter.

"Nah banyak perumahan janjikan bebas banjir tapi nyatanya banjirnya 2 meter. Nah saya akan audit semuanya," kata Dedi usai acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).

Dedi menjelaskan, audit itu untuk memastikan apakah analisis dampak lingkungan (amdal) dalam hal ini pengendalian banjirnya pengembang perumahan sudah benar.

"Amdal pengendalian banjirnya betul-betul, jadi ketahuan apakah kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang," imbuhnya.

Dedi juga mengungkapkan, banyak temukan terkait rakyat Jawa Barat tertipu oleh pengembang perumahan.

Masyarakat yang sudah membayar biaya perumahan, tetapi tak mendapatkan rumah yang dijanjikan.

"Banyak hal, misal sisi kualitas hingga surat-surat kepemilikan tanah atau rumahnya itu," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bakal membuat daftar hitam atau blacklist pengembang rumah subsidi yang menjual kualitas hunian buruk ke masyarakat.

Maruarar menyebutkan, pemerintah presiden Prabowo mencanangkan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk tahun 2025, akan membangun 220 ribu rumah subsidi bagi masyarakat.

"Jadi sesuai arahan pak Prabowo, kita jangan hanya memikirkan kuantitas saja tapi juga kualitasnya. Kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist kepada pengembang nakal itu," katanya usai menghadiri acara peletakan batu pertama hunian untuk ASN Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).

Ara sapaannya, telah meminta kepada Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan penyalur rumah MBR ini agar hati-hati memberikan kesempatan kembali kepada pengembang nakal ini.

Dengan daftar hitam yang dibuat nanti, akan dijadikan sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kebijakan agar lebih hati-hati menggaet pengembang terkait.

"Soal kualitas itu betul saya cek ada yang jelek, tapi ada juga pengembang kualitasnya baik. Ini jadi catatan kita blacklist pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas sesuai dengan kesepakatan," katanya.

Adapun hingga tahun 2025, Kementerian PKP ditargetkan untuk bisa membuat 220 ribu hunian layak bagi masyarakat, dengan realisasi sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025 rumah yang sudah dibangun sebanyak 118 ribu unit.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia.

Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan. (MAZ)
 
 Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp