Megawati Tunjuk Pramono Anung Lobi Pemerintah Soal Retreat Kepala Daerah, Mendagri: Rugi tak Ikut

Enam di antaranya absen karena alasan kesehatan dan keperluan keluarga, sementara 47 lainnya belum memberikan konfirmasi kehadiran.

Ketidakhadiran ini diduga terkait dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta para kadernya untuk menunda kehadiran di retret, menyusul penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah adalah amanat undang-undang.

"Jadi, yang pertama, ini adalah program rutin yang memang diselenggarakan untuk kepala daerah,” ucapnya di Media Center Magelang, Jumat (21/2/2025).

Menjawab pertanyaan mengenai sanksi bagi kepala daerah yang tidak hadir, Bima Arya menyatakan bahwa tidak ada sanksi hukum secara langsung.

“Jadi di undang-undang itu tidak ada misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum konsekuensinya."

"Tapi ada kebijaksanaan sesuai dengan tahun pelaksanaannya yang akan kita sampaikan nanti sore hari,” ujarnya.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09