Tito Karnavian Sebut Tunggakan Retret Kepala Daerah Masih Rp 11 Miliar

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dibalik penyelenggaraan retret kepala daerah di Magelang, ternyata masih ada tunggakan sebesar Rp 11 miliar. 

Hal itu diakui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui pembayaran retret kepala daerah yang sudah terselenggara di Akademi Militer (Akmil) Magelang masih belum lunas.

"Saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan Kemendagri. Kita baru panjer sekitar lebih kurang Rp 13 miliar, saya sudah cek baru dibayarkan Rp 2 miliaran," ujar Tito di Istana Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Saat ini, Tito menyampaikan pihaknya kini sedang memeriksa tagihan retret kepala daerah satu per satu.

 Dia menyatakan semua tagihan yang diminta harus wajar.

"Kita cek detail, setelah itu saya selesai dari aktif irjen mengecek panitia dari kaban SDM, habis itu saya undang BPKP, kita buat surat resmi untuk review untuk melihat kewajaran dan lain-lain. Nanti setelah review itu ada rekomendasi berapa yang harus dibayarkan kepada penyelenggara," ungkapnya.

Baca juga: Pramono Anung akan Sampaikan Sikap Saat Gibran Beri Materi di Retret Kepala Daerah

Lebih lanjut, Tito menambahkan pembayaran tunggakan baru akan diselesaikan setelah adanya rekomendasi dari BPKP.

"Nanti berapa rekomendasi BPKP setelah dia melihat standardisasi yang ada, itu yang kita bayarkan. Jadi saya melihat enggak ada masalah. Masalah anggaran, nanti sekali lagi baru panjer, belum dibayar penuh. Kami akan bayar penuh setelah ada rekomendasi dari BPKP," jelasnya.

 Di sisi lain, Tito memahami ada kritik masyarakat bahwa pemerintah dianggap menghamburkan uang untuk retret kepala daerah di tengah efisiensi.

Dia menyebut uang yang dikeluarkan negara tersebut dianggap sebagai investasi.

"Kalau yang utama menginvestasikan Rp 13 miliar untuk mengamankan Rp 1.300 triliun APBD itu Rp 1.300 triliun. Kalau enggak efisien, kasihan rakyat. Uang Rp 13 miliar besar, tapi demi mengefisiensikan dan mengamankan Rp 1.369 triliun, itu tugas Kemendagri," ungkapnya.

Kedua kegiatan itu sebenarnya 14 hari, jadi 7 hari untuk membekali mereka 5 tahun ke depan.

Kepala daerah 503 dilantik, 103 pernah jadi kepala daerah, 400 belum pernah," tutupnya.

Kejanggalan anggaran penyelenggaraan 

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, masih meyakini ada sejumlah kejanggalan pelaksanaan retret kepala daerah yang digelar di Magelang.