Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang Dilaporkan ke KPK, Begini Tanggapan Mendagri Tito Karnavian

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi masyarakat yang melaporkan soal penggunaan APBN untuk pelaksanaan retreat atau pembekalan kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Tito menilai, laporan masyarakat ke KPK itu sebagai bentuk pengawasan publik.

"Saya berterima kasih. Yang melaporkan KPK, sebagai bentuk pengawasan publik," kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2025).

Tito menjelaskan terkait penunjukan Lembah Tidar sebagai lokasi penyelenggaraan retreat kepala daerah.

Menurut Tito, penunjukkan itu turut memperhitungkan kemampuan penyedia.

Baca juga: Presiden Prabowo Bahas Koperasi Desa Merah Putih, Tito Karnavian: Bisa Memutus Kemiskinan

"Bahwa penunjukan langsung bisa kita lakukan. Kalau kita baca di Pasal 83 Perpres 16 Tahun 2018, yang diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 dapat dilakukan mekanisme penunjukan langsung, dalam hal misalnya hanya pelaku usaha yang mampu mengerjakan itu barang atau jasa itu. Tempatnya kan jelas, karena dekat Akmil dan teruji saat kabinet di tenda bukan di gedung," kata Tito.

Tito menepis pandangan penunjukkan tempat itu berkaitan dengan pemiliknya. 

Tito menerangkan bahwa penunjukkan sudah melewati berbagai pertimbangan.

"Bukan siapa pemiliknya. Kita tidak peduli. Yang penting tempatnya itu. Kan ada acara parade senja, ada makan malam bersama presiden. Itu akan lebih mudah mobilisasinya dan itu bisa menampung 400.000-500.000 orang. Jarang, tempat seperti itu," terang Tito.

Tito berujar bahwa penunjukkan Lembah Tidar sudah berkoordinasi dengan LKPP.

Baca juga: Tito Karnavian Sebut Tunggakan Retret Kepala Daerah Masih Rp 11 Miliar

"Kedua dalam pasal itu dijelaskan memilih tempat itu, karena untuk menjamin keamanan Presiden dan Wapres itu boleh penunjukan langsung. Saya sudah berkoordinasi dengan LKPP," ujar Tito.

Seperti diketahui Mendagri Tito Karnavian dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi penyelenggaraan retreat kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025).

Tak hanya Tito, ada 3 pihak lain yang juga dilaporkan ke KPK, yakni politisi, serta direksi, dan Komisaris PT Lembah Tidar Indonesia (PT LTI) dan PT Jababeka.

Pelaporan ini mencakup dugaan penyalahgunaan anggaran senilai Rp 11 miliar hingga Rp 13 miliar.

Adapun yang mengajukan laporan resmi ke KPK tersebut, yakni Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

Baca juga: Aktivis Anti Korupsi Laporkan Retreat Kepala Daerah ke KPK, Bima Arya: Mandat UU Semua Dibiayai APBN