Penataan Distribusi Gas Elpiji 3 kilogram, Sistem Subsidi Diusulkan Harus Direformasi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membatasi penjualan gas elpiji 3 kilogram hanya di agen menimbulkan penolakan dari masyarakat. 

Sementara masyarakat menghendaki agar pembelian gas bersubsidi tersebut dapat lebih mudah dan juga tersedia.

Politisi Partai Golkar, Henry Indraguna menjelaskan pihaknya memahami kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. 

Pasalnya kebijakan itu semata untuk menekan kebocoran sekaligus untuk memastikan bahwa subsidi tepat sasaran.

"Permasalahan utama adalah adanya mafia subsidi yang memanfaatkan sistem subsidi elpiji gas melon untuk kepentingan pribadi," kata Prof Henry lewat keterangan, Selasa (11/2/2025).

Doktor Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini pun menawarkan langkah pemberantasan mafia subsidi. 

Pertama, perlunya reformasi kebijakan subsidi dengan mengubah dari sistem subsidi harga menjadi subsidi langsung kepada penerima yang berhak.

"Ini dapat membantu mengurangi inclusion error dan arbitrase yang sering terjadi dalam sistem subsidi LPG saat ini," jelas Prof Henry.

Baca juga: Pembatasan Gas Elpiji 3 Kilogram Kisruh, Legislator DKI Jakarta Desak Pembentukan Pansus

Kedua, penajaman target sasaran. Langkah ini harus terus diupdate secara berkala dengan mengumpulkan data yang valid dan akurat tentang kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi.

"Berikutnya, perlu dijajaki dan dicoba memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memonitor distribusi LPG 3 kg ini secara real time," terangnya. 

Selama ini alur pembayaran subsidi gas elpiji 3 kilogram diterimakan langsung kepada yang mendistribusikan.

Dengan mengubah pola subsidi dari subsidi produk menjadi subsidi langsung ke masyarakat, otomatis akan mempersempit ruang gerak mafia distribusi LPG.

"Nah, dengan subsidi langsung ke masyarakat, nanti hanya akan ada satu harga saja karena masyarakat sudah menerima subsidi secara langsung sehingga tidak keberatan," katanya. 

Ia menambahkan kebijakan membatasi ruang gerak mafia harus dilakukan agar mereka tak lagi punya ruang.

"Jadi intinya bukan pada teknis pembelian di warung atau agen atau pangkalan. Tapi secara substansi adalah memotong jalur yang sudah dibuat oleh mafia," tuturnya. 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.