Bahlil Blak-blakan Subsidi Negara Rp 26 triliun Berpotensi Tak Tepat Sasaran dari Gas Melon

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya blak-blakan soal polemik distribusi gas elpiji atau LPG 3 kilogram yang ramai dibahas selama sepekan terakhir.

Dia menilai, pemerintah harus mengambil kebijakan agar pengecer dijadikan sub pangkalan, karena adanya kerugian yang besar dari gas melon yang telah disubsidikan negara.

Menurutnya, selama ini negara telah mensubsidi tiga kebutuhan energi untuk rakyat Indonesia, yaitu BBM, listrik, dan gas elpiji.

Untuk gas elpiji dalam satu tahun negara mensubsidi hingga Rp 87 triliun.

"Perintah Presiden Prabowo ke semua orang di kabinet adalah memastikan uang negara satu sen pun harus pasti sampai ke masyarakat," kata Bahlil yang dikutip dari keterangannya pada Minggu (8/2/2025).

Baca juga: Warga Sejumlah Daerah di Indonesia Masih Sulit Dapatkan Gas Elpiji 3 KG, Ini Kata Menteri Bahlil

Ketum Partai Golkar ini menyatakan, penggunaan gas melon ini harus tepat sasaran sampai ke rakyat. Apalagi elpiji ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

Bahlil mengaku, kerap mendapat sejumlah laporan dari aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak menjabat sebagai menteri.

Laporan itu mengungkap, program subsidi ini rentan terjadi kerugian jika tidak dilakukan penataan distribusi dan harga yang lebih jelas. 

Dengan subsidi yang diberikan oleh negara sebesar Rp 36.000 per tabung, harga gas melon itu menjadi Rp 12.000.

Dengan harga awal tersebut, Pertamina membawa gas melon ke agen dengan harga Rp 12.750.

Kemudian dari agen ke pangkalan, harga per tabung seharusnya maksimal hanya Rp 15.000.

Baca juga: Gas Elpiji 3 KG Sulit Didapat, Cerita Mantoyo Pengusaha Warteg yang Kini Memasak Pakai Kayu Bakar

Selama ini, pemerintah bisa memantau langsung proses distribusi dari agen ke pangkalan karena memang terlacak oleh aplikasi, yang artinya sudah tertata dengan baik oleh sistem.

"Nah, dari pangkalan ke pengecer ini yang nggak ada sistem, nggak ada aplikasi yang bisa memantau, yang terjadi, seharusnya rakyat maksimal membeli satu tabung seharga Rp 18.000 sampai Rp 19.000. Tapi fakta di lapangan, ada yang beli sampai Rp 25.000 atau Rp 30.000," kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan ada tiga titik celah di mana oknum bisa melakukan cawe-cawe permainan gas LPG, salah satunya dengan penentuan harga dari pangkalan ke pengecer yang tidak terpantau.

"Jika kita asumsikan loss-nya total ada 25-30 persen, kali Rp 87 triliun, itu sama dengan Rp 25-Rp 26 triliun. Bayangkan. Inilah, dalam rangka implementasi apa yang diarahkan oleh Presiden Prabowo, memastikan yang dikeluarkan pemerintah harus tepat sasaran. Itu niatnya," tambah Bahlil.