Kabinet Prabowo

Isu Reshuffle Kabinet Prabowo, Ini Beberapa Menteri yang Disorot dan Berpotensi, Ada Nama Bahlil

Isu Reshuffle Kabinet Prabowo, Ini Nama Menteri yang Jadi Sorotan dan Dianggap Berpotensi. Ada nama Bahlil dan Raja Juli

Kompas.com/ Ardito Ramadhan
PRABOWO SINGGUNG RESHUFFLE -- Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan atau berpidato di acara puncak peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam, sempat menyinggung soal reshuflle kabinet setelah 100 hari kerja pemerintahannya. Beberapa nama menteri dinilai pengamat pantas direshuffle dan menjadi sorotan, salah satunya nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, terkait dengan kebijakan elpiji 3 kg yang sempat membuar resah masyarakat. (Kompas.com/ Ardito Ramadhan) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Isu perombakan dan pergantian menteri atau reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo setelah 100 hari pemerintahannya, kembali menguat dan beredar.

Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyebutkan bahwa perombakan menteri di bidang ekonomi perlu dilakukan.

Hal tersebut katanya untuk mendorong target kerja ekonomi kabinet merah putih semakin tercapai, dengan di-reshuffle nya menteri di bidang ekonomi.

Baca juga: Kode Prabowo Soal Rencana Reshuffle Kabinet: Tak Mau Bekerja Benar untuk Rakyat, Saya Singkirkan

Bhima menyoroti beberapa nama menteri yang patut dicopot karena kinerjanya di 100 hari pemerintahan Prabowo tidak membaik.

Nama-nama menteri itu, kata Bhima adalah mulai dari Menteri Koperasi Budi Ari, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia hingga Menteri Keuangan, Sri Mulyani. 

"Salah satunya Budi Ari, Bahlil, Raja Juli, bahkan mungkin Sri Mulyani juga bisa di resuffle gitu, apalagi pada waktunya gonjang-ganjing PPN 12 persen, Coretex yang bermasalah dan belum di uji coba secara matang," kata Bhima, dikutip dari Kontan.co.id, Kamis (6/2). 

Secara khusus Bhima menyoroti kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait polemik kenaikan PPN 12 % yang memicu kemarahan publik.

Serta polemik penerapan Coretex tanpa persiapan matang yang bisa berdampak pada penurunan target penerimaan pajak. 

Bhima juga menyoroti kinerja Menteri ESDM, Bahlil Lahadahlia yang dianggap belum menujukan kinerja positif selama 100 hari menjabat di kabinet merah putih. 

Bahkan saat ini, Bahlil menuai sorotan negatif karena kebijakan pembatasan LPG 3 kg.

Selain itu, katanya Bahlil juga dianggap kurang sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo. 

"Bahlil salah satu menteri yang harus di resuffle karena tidak memiliki peta jalan pemensiunan PLTU juga," jelasnya. 

Baca juga: Anak Buah Prabowo Subianto Kasih Peringatan Reshuffle Kabinet di 100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih

Bhima menyoroti tantangan ke depan di bidang ekonomi masih berat.

Sehingga sosok yang berlatar belakang profesional dibutuhkan untuk mengisi pos-pos ini. 

Dia menjabarkan isu global seperti perang dagang Amerika dengan China masih berlanjut.

Kemudian kebijakan proteksinisme semakin dilakukan banyak negara, hingga menguatnya kompetisi dengan Vietnam yang mampu menarik relokasi industri. 

Di sisi domestik sendiri, tantangan ekonomi juga masih berlangsung.

Beberapa diantaranya melemahnya daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang stagnan di level 5 % , bankrutnya industri padat karya hingga tantangan besar di sektor fiskal seperti pajak dan utang. 

Untuk itu, menurutnya tepat kebijakan perombakan kabinet ini dilakukan.

Apalagi, susunan menteri ekonomi saat ini masih mempertahankan susunan menteri lama era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

Padahal, target-target ekonomi dari Presiden Prabowo Subianto berbeda dengan era Presiden Jokowi. 

"Artinya dengan resep yang sama mengharap Pak Prabowo nggak bisa menargetkan target ekonomi yang lebih ambisius,karena resep di era Pak Jokowi tidak bisa dilanjutkan lagi sebagian, untuk itu paket menterinya perlu diganti," jelasnya. 

Sebelumnya, Prabowo menegaskan bakal menyingkirkan pembantunya di kabinet pemerintahan yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat.

Baca juga: DPR Meradang Dengan Efisiensi Anggaran Ala Prabowo Subianto, Sebut Harus Berbohong Setahun

Hal tersebut disampaikan Prabowo merespons pertanyaan terkait peluang reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih usai 100 hari kerja sebagai presiden.

"Begini kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar, jadi saya ingin tegakkan itu," kata Prabowo usai menghadiri Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,"tegasnya.

Namun, pada kesempatan itu Prabowo tak menjawab tegas apakah reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp

Sumber: Kontan
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved