DPR Meradang Dengan Efisiensi Anggaran Ala Prabowo Subianto, Sebut Harus Berbohong Setahun
Komisi V DPR RI meradang imbas efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.
WARTAKOTALIVE.COM - Komisi V DPR RI meradang imbas efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.
Pasalnya efisiensi anggaran itu disebut berdampak pada pembangunan infrastruktur di daerah.
Kekesalan Komisi V DPR RI itu disampaikan anggota DPR RI fraksi PDIP Adian Napitupulu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis (6/2/2025) seperti dimuat Tv Parlemen.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi V menghujani pimpinan DPR RI dengan intrupsi.
Salah satunya yang memberikan intrupsi yakni Adian Napitupulu.
Adian memprotes kebijakan Kementerian PU yang menghemat anggaran Rp81 triliun sesuai instruksi Presiden.
Terlebih penghematan anggaran tersebut disebut berdampak pada pembangunan infrastruktur.
Baca juga: Efisiensi Anggaran, Begini Nasib THR dan Gaji ke-13 2025 ASN, Polri/TNI dan Pensiunan
Adian Napitupulu mengatakan pengurangan anggaran Rp81 triliun sangat berdampak pada rakyat.
Ia mencontohkan, program sumberdaya air Rp10 triliun untuk program ketahanan pangan pasti tidak akan tercapai.
Sehingga kedepannya selama satu tahun ini kata Adian Napitupulu DPR RI harus rela berbohong dulu ke rakyat karena tidak bisa berbuat apa-apa.
“Jadi menurut saya, teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa di dapilnya. Jadi pembohonglah setahun. Tidak mampu menepati janjinya. Karena memang (anggaran) itu tidak bisa diutak-atik ini,” kata Adian.
Adian mengatakan dirinya tak mempersoalkannya lagi karena anggaran tidak bisa lagi diutak-atik.
“Toh yang mempertanggungjawabkan secara keseluruhan kepada rakyat adalah pemerintah Ketika rakyat tidak mendapatkan apa-apa di bawah. Ketika jalan tidak terbangun, irigasi tidak terbangun, ketahanan pangan terganggu dan sebagainya. Jadi apapun resikonya kita terima,” ujarnya.
Sementara itu sebagai informasi Efisiensi anggaran di Kementerian PU sesuai instruksi presiden mencapai Rp81 triliun lebih.
Kementerian PU mengaku menghemat pembangunan infrastruktur di Kementeriannya akibat penghematan anggaran ini.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.