Survei Celios, Bahlil Masuk Kategori Menteri Terburuk di Kabinet Prabowo, Ini Reaksi Golkar

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Survei Center of Economic and Law Studies (Celios) bikin Partai Golkar sedikit kesal.

Sebab dari survei tersebut, Ketua Umum Paryai Golkar Bahlil Lahadalia masuk dalam kategori menteri terburuk di 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Tentu ini dianggap sangat melecehkan partai sebesar Golkar.

Sekjen Partai Golkar Sarmuji pun mempertanyakan metode yang digunakan Celios dalam melalukan survei. 

"Metode survei yang dipakai perlu dipertanyakan," katanya usai Bimtek Fraksi Partai Golkar se-Jawa Timur di Surabaya, Kamis (23/1/2025) petang. 

Baca juga: Ketum Parpol KIM Plus Bungkam! Hanya Bahlil yang Sebut Tak Ada Bahasan Soal Hasto di Rumah Prabowo

Menurutnya, tolok ukur yang dipakai juga tidak jelas. 

"Kalau menggunakan metode persepsi, semua orang bisa berbeda-beda persepsinya. Sementara untuk mengukur kinerja kan banyak indikatornya," terang Sarmuji. 

Ruang lingkup kerja Kementerian ESDM menurutnya cukup luas. 

Baginya sudah banyak kemajuan sejak dipimpin Bahlil Lahadalia. 

Baca juga: Prabowo Wacanakan Koruptor Dibebaskan, Bahlil Lahadia Sebut Uangnya untuk Makan Bergizi Gratis

"Sebaiknya dijelaskan di sisi mana kinerja kementerian sehingga disebut kurang baik. Metodenya harus jelas termasuk sample penilainnya. Harus fair dong," ucapnya. 

Adapun Celios adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makroekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik. 

Berdasarkan survei Celios, Menteri Bahlil menduduki urutan ketiga sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam 100 hari kabinet Prabowo-Gibran. 

Dua urutan menteri di atas Bahlil adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi. 

Studi yang dilakukan Celios menggunakan survei berbasis expert judgment. 

Para jurnalis dipilih karena dianggap memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah.