PDIP Tuding Parcok Bermain di Pilkada, Soedeson Tandra: Dulu Maki-maki Anies, Sekarang Memuji

Jazilul mengakui tak menemukan bukti konkret juga soal tudingan keterlibatan Polri dalam pemilu. 

Namun, Jazilul mengaku pernah mendengar isu terkait hal ini. 

"Bahkan saya pernah dengar langsung ada seorang kepala desa begitu untuk memenangkan tertentu itu dipanggil, ditakut-takuti dengan kasus. Katanya begitu yang disampaikan ke saya," kata dia. 

Kekesalan PDIP atas dugaan pengerahan oknum aparat Polri ini lantas melebar ke usulan untuk mengembalikan Polri berada di bawah TNI seperti masa Orde Baru. 

"Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, dalam jumpa pers, Kamis (28/11/2024). 

Ia berharap, DPR RI nantinya bisa bersama-sama menyetujui agar tugas polisi juga direduksi sebatas urusan lalu lintas, patroli menjaga kondusivitas perumahan, serta reserse untuk keperluan mengusut dan menuntaskan kasus-kasus kejahatan hingga pengadilan. 

"Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," kata Deddy. 

Namun, ide ini menuai kritik dari beberapa pihak, salah satunya adalah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). 

Komisioner Kompolnas Choirul Anam menilai, gagasan tersebut bertentangan dengan semangat reformasi dan melupakan sejarah kelam masa lalu. 

“Salah satu hasil penting dari reformasi adalah pemisahan antara lembaga yang bertanggung jawab atas pertahanan dan lembaga yang mengelola keamanan dalam negeri serta penegakan hukum,” ujarnya kepada Kompas.com. 

IPW juga tidak setuju dengan usulan Polri dikembalikan ke TNI/Kemendagri karena hal itu merupakan sebuah kemunduran. 

Sugeng khawatir, potensi pelanggaran hak asasi manusia bisa meningkat jika Polri kembali berada di bawah TNI. 

"Kembali lagi menjadi aparatur pendekatannya kekerasan," kata dia. 

Polri hanya bungkam ketika mendapat tudingan "Parcok" maupun usulan dikembalikan ke TNI/Kemendagri. 

Ketika ditanya mengenai dorongan PDIP untuk mengembalikan Polri ke TNI atau Kemendagri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta wartawan bertanya kepada yang mengusulkan.