PDIP Tuding Parcok Bermain di Pilkada, Soedeson Tandra: Dulu Maki-maki Anies, Sekarang Memuji

Hal ini disampaikan saat Hasto menegaskan bahwa seluruh jajaran partainya memantau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2024. 

“Di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan partai cokelat ya, sama dengan di Sumatera Utara juga,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, pada Rabu (27/11/2024). 

Hasto menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan internal PDIP, pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa wilayah menghadapi sejumlah tantangan, seperti hujan deras dan banjir di Sumatra Utara. 

Dia juga mengaku mendapatkan laporan adanya ketegangan antarkelompok masyarakat di Surakarta dan Boyolali, Jawa Tengah. 

Meski demikian, Hasto berharap agar seluruh rakyat Indonesia dapat menggunakan hak suaranya pada Pilkada Serentak 2024 tanpa intervensi dari pihak manapun. 

“Kami berharap agar rakyat betul-betul dapat menggunakan hak miliknya secara bebas, merdeka. Tanpa intimidasi dan juga tanpa suatu pengaruh dari bansos yang akan digunakan sebagai bagian dari money politics yang terjadi,” pungkasnya.

Sejumlah pihak beranggapan, munculnya istilah "partai coklat" semestinya menjadi pengingat bagi Polri untuk menjaga netralitas instansi kepolisian. 

“Polisi wajib dan tidak boleh ada kata lain selain netral di dalam pemilu,” kata Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso  kepada Kompas.com, Minggu (1/12/2024). 

Sugeng menilai, pernyataan Hasto yang mempersoalkan partai coklat merupakan kritik terhadap institusi Polri. 

Menurut dia, hal itu merupakan pengingat agar Polri kembali kepada jati dirinya sebagai aparat keamanan sipil dan penegak hukum. 

“Polri harus memberikan perlindungan pengayoman kepada seluruh warga masyarakat dan tidak boleh berpihak atau terlibat didalam politik praktis. Jadi ke arah sana,” kata Sugeng. 

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid juga meminta Polri mengoreksi diri setelah munculnya dugaan pengarahan aparat pada pemilu. 

"Kalau hari ini kemudian tidak dipercaya atau publik banyak dugaan berpolitik, ada sebutan parcok-lah, parpol-lah, itu menurut saya itu koreksi, harus didengar ini oleh institusi kepolisian," kata Jazilul di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (29/11/2024) malam. 

Menurut dia, ada kemungkinan istilah Partai Coklat tidak terbukti. 

Meski begitu, Polri diminta mengoreksi diri lantaran isu ini kerap muncul.