Ingin Cari Keadilan, Felicia Tissue Mantan Kaesang Sampaikan Informasi Penting kepada Hasto

BERITA VIDEO: Ekspresi Presiden Prabowo Saat Menjamu Para Pengusaha AS di Istana Negara

Cawe-cawe di Pilkada

Sebelumnya, Hasto mengatakan bahwa partainya menemukan begitu banyak aparatur negara yang tidak berdisiplin dalam penyelenggaran Pilkada 2024 yang digelar secara serentak pada 27 November lalu.

Hasto mengatakan hal itu, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan PDIP dalam melihat seluruh proses Pilkada 2024.

Termasuk, kekuasaan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga yang tidak mau berhenti.

Padahal, ujar Hasto, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan bahwa aparatur negara termasuk TNI, Polri, kepala desa, penjabat, kepala daerah yang tidak netral bisa dikenakan tindak pidana. 

Hal itu disampaikan Hasto dalam konferensi pers terkait Pilkada serentak 2024 di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Baca juga: Soal Fenomena Parcok di Pilkada, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Rakyat Jaga Keutuhan Kapal RI

Baca juga: Jokowi Klaim Masih Simpan KTA PDIP, Komarudin Watubun: Untuk Apa Bahas itu Lagi?

Baca juga: Rekapitulasi Suara Pilkada 2024 Sisa Dua Kecamatan, KPU Kabupaten Bekasi Optimis Selesai Tepat Waktu

Konferensi itu dihadiri Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy dan Wasekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhie.

"Sosialisasi atas keputusan MK tersebut belum berjalan dengan baik dan kita melihat masih banyak kepentingan-kepentingan kekuasaan yang dimainkan termasuk bagaimana PDI Perjuangan juga mencatat ambisi kekuasaan dari Bapak Jokowi dan keluarga ternyata belum berhenti dengan menjadikan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden,” kata Hasto.

Politisi asal Yogyakarta itu berujar, demokrasi di Indonesia menghadapi suatu persoalan yang sangat serius. 

Prinsip-prinsip demokrasi berada di tangan rakyat, ternyata bisa dimanipulasi dengan keterlibatan Parcok atau Partai Coklat.

BERITA VIDEO: Kasus Olok-olok oleh Gus Miftah Sampai ke Telinga Prabowo Subianto

"Kami menemukan begitu banyak persoalan-persoalan yang muncul tidak hanya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Banten yang terjadi anomali yang luar biasa, tetapi di beberapa wilayah-wilayah lain termasuk Jakarta dan Jawa Timur,” ungkap Hasto.

"Karena itulah, kritik yang terbesar dalam membangun disiplin baik dalam pemerintahan maupun dalam partai adalah bahwa tanpa ketaatan terhadap etika, moral, dan aturan hukum maka demokrasi akan menjadi sia-sia," tutur Hasto.

Hasto meyakini, jika tanpa adanya ketaatan pada hukum, maka Republik Indonesia (RI) ini dibangun bagaikan tubuh tanpa tulang.

"Dia tidak berdaya untuk melakukan suatu pergerakan, apalagi menegakkan suatu keadilan," ucap Hasto. (m27)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com