Ingin Cari Keadilan, Felicia Tissue Mantan Kaesang Sampaikan Informasi Penting kepada Hasto

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pertemuan antara Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dengan mantan pacar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Felicia Tissue mengundang perhatian publik.

Hasto sebelumnya mengaku dihubungi oleh Felicia terkait sebuah informasi penting yang akan disampaikan

Felicia didampingi ibunya dalam pertemuan itu.

 Hasto tidak menyebutkan kapan dan tempat pertemuan itu itu. Namun, dia mengaku saling bertukar informasi berharga dengan Felicia maupun ibunya.

 "Saya dihubungi karena dari Ibu Mei, mamanya Felicia, menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ia diberikan keadilan," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Hasto lantas mengatakan seharusnya rakyat Indonesia tidak boleh diperlakukan seperti itu. 

Meski tidak menyebutkan secara jelas bentuk perlakuan yang diterima Felicia, Hasto menyampaikan mantan pacar Kaesang itu mencari keadilan.

"Mereka kemudian bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya," ungkap Hasto.

 Meski demikian, Hasto mengaku enggan mengungkapkan apa informasi berharga yang disampaikan Felicia beserta ibunya.

Hasto menilai informasi yang disampaikan sangat rahasia. Karena itu, politisi asal Yogyakarta ini memastikan informasi berharga itu akan digunakan PDIP dalam proses menegakkan kebenaran.

"Karena beliau-beliau ini juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar, itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi," ujarnya.

Sementara, Hasto menegaskan bahwa informasi yang didapat dari Felicia dan ibunya itu juga dianggap sebagai suatu energi besar bagi PDIP.

Terkhusus energi untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan demokrasi dari rakyat, untuk rakyat dan untuk rakyat.

Hasto turut menjelaskan soal jaket PDIP yang dikenakan Felicia maupun ibunya dalam pertemuan itu.

Jaket itu, lanjut Hasto, sengaja dibawa langsung karena Felicia yang memintanya sebagai oleh-oleh PDIP.

"Kebetulan mereka memberikan apresiasi terhadap perjuangan PDI Perjuangan. Ya, sejak zaman Bung Karno, Ibu Mega ketika melawan pemerintahan otoriter, bahkan kemudian ketika PDI Perjuangan diperlakukan seperti ini, mereka memberikan dukungan dan sebagai simbol dari dukungan dan rasa cintanya, minta saya bawa oleh-oleh jaket PDI Perjuangan. Jadi, begitu saya ketemu, saya kasihkan, jaket langsung dipakai," pungkasnya.

Hasto Kristiyanto Tegaskan Jokowi, Gibran, Hingga Bobby Nasution Bukan Lagi Bagian dari PDIP

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, hingga Bobby Nasution, bukan lagi menjadi bagian dari PDIP.

Hal ini ditegaskan Hasto saat ditanya wartawan terkait bagaimana nasib status Jokowi sebagai kader partai PDIP.

"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto dalam jumpa pers yang digelar di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Hasto menyampaikan bahwa partai menilai, praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita PDIP yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.

"Sehingga itulah yang terjadi. Kemudian, kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti," ujar Hasto.

Oleh karenanya, dalam proses yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, Hasto memastikan partainya tidak akan pernah kehilangan gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin.

Baca juga: PDIP Kantongi Bukti Dugaan Keterlibatan Polri di Pilkada 2024, Akan Dimasukkan dalam Gugatan ke MK

Namun, terang Hasto, praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga harus bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, terutama bagaimana menjalankan disiplin partai.

"Dan kemudian bagaimana rapat Kerja Nasional yang ke V, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannta kemudian bisa berubah dan merubahkan cita-cita yang membentuknya," terang Hasto.

Politisi asal Yogyakarta itu menyampaikan bahwa keanggotaan PDI Perjuangan bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya, tetapi pada komitmennya di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. 

"PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate. Sehingga mereka yang menahan angin akan menuai badai," ucap Hasto.

"Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa, karena di dalam sejarah peradaban keempat manusia," tuturnya.

"Tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apapun mampu bertahan, kecuali mereka-mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah," papar Hasto.

BERITA VIDEO: Ekspresi Presiden Prabowo Saat Menjamu Para Pengusaha AS di Istana Negara

Cawe-cawe di Pilkada

Sebelumnya, Hasto mengatakan bahwa partainya menemukan begitu banyak aparatur negara yang tidak berdisiplin dalam penyelenggaran Pilkada 2024 yang digelar secara serentak pada 27 November lalu.

Hasto mengatakan hal itu, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan PDIP dalam melihat seluruh proses Pilkada 2024.

Termasuk, kekuasaan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga yang tidak mau berhenti.

Padahal, ujar Hasto, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan bahwa aparatur negara termasuk TNI, Polri, kepala desa, penjabat, kepala daerah yang tidak netral bisa dikenakan tindak pidana. 

Hal itu disampaikan Hasto dalam konferensi pers terkait Pilkada serentak 2024 di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Baca juga: Soal Fenomena Parcok di Pilkada, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Rakyat Jaga Keutuhan Kapal RI

Baca juga: Jokowi Klaim Masih Simpan KTA PDIP, Komarudin Watubun: Untuk Apa Bahas itu Lagi?

Baca juga: Rekapitulasi Suara Pilkada 2024 Sisa Dua Kecamatan, KPU Kabupaten Bekasi Optimis Selesai Tepat Waktu

Konferensi itu dihadiri Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy dan Wasekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhie.

"Sosialisasi atas keputusan MK tersebut belum berjalan dengan baik dan kita melihat masih banyak kepentingan-kepentingan kekuasaan yang dimainkan termasuk bagaimana PDI Perjuangan juga mencatat ambisi kekuasaan dari Bapak Jokowi dan keluarga ternyata belum berhenti dengan menjadikan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden,” kata Hasto.

Politisi asal Yogyakarta itu berujar, demokrasi di Indonesia menghadapi suatu persoalan yang sangat serius. 

Prinsip-prinsip demokrasi berada di tangan rakyat, ternyata bisa dimanipulasi dengan keterlibatan Parcok atau Partai Coklat.

BERITA VIDEO: Kasus Olok-olok oleh Gus Miftah Sampai ke Telinga Prabowo Subianto

"Kami menemukan begitu banyak persoalan-persoalan yang muncul tidak hanya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Banten yang terjadi anomali yang luar biasa, tetapi di beberapa wilayah-wilayah lain termasuk Jakarta dan Jawa Timur,” ungkap Hasto.

"Karena itulah, kritik yang terbesar dalam membangun disiplin baik dalam pemerintahan maupun dalam partai adalah bahwa tanpa ketaatan terhadap etika, moral, dan aturan hukum maka demokrasi akan menjadi sia-sia," tutur Hasto.

Hasto meyakini, jika tanpa adanya ketaatan pada hukum, maka Republik Indonesia (RI) ini dibangun bagaikan tubuh tanpa tulang.

"Dia tidak berdaya untuk melakukan suatu pergerakan, apalagi menegakkan suatu keadilan," ucap Hasto. (m27)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com