Pilkada

PDIP Sebut Banyak Oknum di Kepolisian Cawe-cawe di Pilkada 2024 karena Ulah Buruk Jokowi

Deddy menyampaikan, jika Pemilu Indonesia kemarin termasuk Pilkada adalah Pemilu yang paling cacat karena ulah Joko Widodo atau Jokowi. 

WartaKota/Yolanda Putri Dewanti
Ketua Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu mengungkapkan potensi kerugian negara akibat maraknya politik uang di Pilkada 2024. 

"Tugas polisi mungkin jika nanti DPR bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar, berpatroli keliling dari rumah ke rumah agar masyarakat tidur dengan nyenyak. Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi, karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan hukum, jadi polisi fokus pada itu. Itulah refleksi kami terhadap institusi Kepolisian," ungkap dia.

Politik Uang

Ketua Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDI Perjuangan (PDI-P), Adian Napitupulu mengungkapkan potensi kerugian negara akibat maraknya politik uang di Pilkada 2024. 

Adian Napitupulu mengendus politik uang digunakan untuk menumbangkan calon kepala daerah yang diusung PDIP.

Adian memantau mahalnya biaya politik untuk mengalahkan PDIP.

Para lawan PDIP ini, katanya mengerahkan bansos dan amplop. 

"Semua ini kan biaya yang sangat besar, yang sangat mahal. Dampaknya apa? Dampaknya nanti mereka akan mencari penggantinya kemungkinan besar kalau tidak dari APBN, ya dari APBD," kata Adian dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Adian mencurigai pada tahun depan akan banyak anggaran negara dan daerah yang tersedot untuk mengganti biaya politik yang sangat tinggi. 

Baca juga: PDIP Ungkap Skenario Kotak Kosong di 150 Pilkada, Adian Napitupulu: MK Selamatkan Suara Rakyat

Menurutnya, ini terjadi akibat permainan-permainan bansos, amplop dan sebagainya dalam Pilkada 2024.

Kondisi ini terjadi di saat yang bersamaaan pajak naik 12 persen. 

"Pada saat yang sama juga kemudian kita mencicil hutang dan bunganya lah Rp 400 triliun. Sementara kita cuma mampu meminjam Rp 450 triliun. Nah semua akumulasi ini akan bermuara di tahun 2025 dan 2026. Itu akan secara merata dirasakan rakyat kita," ujar Adian. 

Baca juga: Bus Pengangkut Relawan Ganjar-Mahfud Juga Disabotase, Adian Napitupulu Kecam Keras

Sehingga Adian memandang Pilkada justru menghadirkan masalah baru.

Padahal ajang demokrasi itu diharapkan rakyat mendatangkan solusi. 

"Artinya bahwa pemilu yang tadinya harus menjadi jalan keluar bagi rakyat, pada berikutnya ketika dilakukan dengan salah itu menjadi masalah baru, yang berkesinambungan pada rakyat," tutup Wasekjen PDIP ini

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

 

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved