Tak Sekadar Eksaminasi, Eks Komisioner KPK Sebut PK Mardani Butuh 2 Alat Bukti Baru, Ini Alasannya

"Terdapat kecenderungan untuk menjerat setiap pejabat publik dengan tuduhan korupsi, tanpa memperhatikan secara cermat unsur-unsur pidananya," katanya.

Keterlibatan Mardani H Maming

Dikutip dari Kontan.co.id, Keterlibatan Mardani H Maming dalam kasus korupsi pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi di Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, kembali diungkap terdakwa dalam kasus ini, yakni Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo. Terlebih setelah Mardani H Maming diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua pekan lalu, tudingan keterlibatan Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini kian menguat.

Dugaan kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2011 itu, menyangkut pengalihan IUP operasi dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) yang dikendalikan oleh Henry Soetio, crazy rich asal Malang. Lantaran Henry Soetio meninggal pada 19 Juli 2021 akibat Covid-19, maka tersisa Dwidjono sebagai terdakwa tunggal dalam kasus tersebut.

Dwidjono, mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu, membeberkan hal tersebut lewat nota pembelaan (pledoi) pribadinya, pada persidangan kasus korupsi yang menyeretnya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Senin (13/6).

Menurut Dwidjono, dia telah mengingatkan atasannya, yakni Mardani H Maming yang saat itu menjabat Bupati Tanah Bumbu, bahwa pengalihan IUP tidak dibenarkan dalam Pasal 93 ayat 1 UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal itu menyatakan; pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain. Terhadap pelanggaran pasal ini, maka UU mengamanatkan pemberian sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan IUP, IPR dan IUPK.

Jika Pemerintah Daerah tidak menerapkan saksi administrasi atas pelanggaran tersebut, maka Menteri ESDM memperoleh kewenangan untuk menghentikan sementara atau mencabut IUP atau IPR perusahaan yang bersangkutan.

Hal itu diyakini Dwidjono, terlebih setelah dirinya berkonsultasi ke bagian hukum Direktorat Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, yang saat itu dipimpin oleh Fadil. "Saya juga mendapatkan jawaban dari beliau (Fadil), bahwa pengalihan (IUP) tidak bisa dilakukan karena dilarang oleh UU," terang Dwidjono.

Namun yang terjadi, lanjut Dwidjono, pada tahun 2011 Mardani H Maming tetap memerintahkannya untuk secepatnya mengurus pengalihan IUP dari BKPL kepada PCN. "Bupati menyampaikan, jalankan saja perintah Saya. Jika pengalihan itu melanggar UU, itu hanya pelanggaran tata usaha negara (administratif). Begitu kira-kira perintah dan jawaban Bupati kepada Saya," kenang Dwidjono.

Pada akhirnya, Dwidjono melaksanakan perintah atasannya dengan mengajukan rekomendasi peralihan IUP dari BKPL ke PCN. "Berselang beberapa hari setelah pengajuan rekomendasi, Saya dipanggil oleh Bupati untuk membubuhkan paraf pada Surat Keputusan Bupati nomor 296 tahun 2011, yang sudah ditandatangani lebih dahulu oleh Bupati," timpal Dwidjono.

Dwidjono mengeluhkan, berbagai perintah dari atasannya bukanlah lagi perintah antara atasan dan bawahan. "Melainkan sudah menjadi sebuah 'paksaan' yang wajib dan harus dilaksanakan, meski hal itu melanggar hukum," tandas Dwidjono.

Keluarga Mardani H Maming ikut diperiksa KPK

Berselang beberapa waktu kemudian, Dwidjono mengaku dihubungi oleh Henry Soetio. Henry Soetio mengungkapkan kepadanya, bahwa Mardani H Maming meminta fee dari jasa pelabuhan PT Angsana Terminal Utama (ATU) miliknya. ATU bergerak di bidang jasa pelabuhan guna mendukung kegiatan usaha PCN.

Henry Soetio lantas membuat kesepakatan antara ATU dan perusahaan yang terafiliasi dengan Mardani H Maming. Dalam perjanjian tersebut, ditentukan jika perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Bupati ini, mendapatkan fee Rp 10.000 per metrik ton dari jasa pelabuhan ATU.