Timses Faldo-Fadhlin tak Terima Hasil Survei KedaiKOPI: Mereka Belum Terdaftar itu!

Tim pemenangan Faldo-Fadhlin, Andreas Pamungkas mengaku menghormati KedaiKOPI sebagai sebuah lembaga riset opini. 

Kendati begitu, Andreas menilai terdapat beberapa anomali data dan perbedaan signifikan, dengan hasil survei internal yang telah dia lakukan bersama sejumlah lembaga survei nasional.

"Hasil survei sangat ditentukan oleh kualitas kuisioner, antara konstruksi pertanyaan, cara bertanya ke responden dan kapasitas petugas surveior dan spot checker," ucapnya kepada wartawan, Selasa (15/10/2024). 

Baca juga: Paslon Pilgub Jakarta Usung Solusi Kemacetan, KedaiKOPI: Ada 2 Hal Krusial yang tak Berani Dibahas

"Lalu juga kondisi apakah responden berada dalam kondisi netral dan bebas dari intervensi," imbuhnya.

Menurut Andreas, sudah menjadi hal yang lumrah jika petugas survei kerap dipandu RW dan RT dalam menentukan calon responden yang akan diwawancarai.

Namun lanjut dia, apakah hal tersebut menjadi faktor determinan dalam quality control oleh tim KedaiKOPI. 

"Sulit bagi kami untuk melakukan verifikasi terhadap hasil survei tersebut, mengingat KedaiKOPI bukanlah anggota Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI). Bahkan KedaiKOPI belum mendaftarkan diri ke KPUD Kota Tangerang" ujarnya. 

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Asal Cabut KJP Pelajar yang Tawuran, Rano Karno tak Setuju, Ini Katanya

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang, menyebut bahwa lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) belum teregistrasi, dan hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Padahal, diketahui pada Senin (14/10/2024), lembaga survei KedaiKOPI mengklaim, jika elektabilitas Sachrudin-Maryono unggul hingga 63,8 persen, jelang Pilkada.

Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Tangerang, Yudhistira Prasastra menegaskan jika saat ini belum ada satu pun lembaga survei yang terdaftar.

“Informasi yang saya terima, pendaftar pemantau pemilu, hitung cepat atau lembaga survei itu belum ada yang ada meregistrasi ke KPU,” kata dia kepada wartawan, Selasa (15/10/2024).

Yudhistira menilai, seharusnya lembaga survei KedaiKOPI menyurati atau melakukan pemberitahuan ke KPU Kota Tangerang ketika telah melakukan survei.

Pasalnya kata dia, hal tersebut telah tertuang di keputusan KPU Nomor 328 tahun 2024. 

“Memang harusnya ada informasi ke kita sebelum melaksanakan survei. Minimal dia meregistrasi dulu lah. Jadi kita sampaikan bahwa survei tersebut di luar daripada informasi yang kami terima, jadi tidak dapat dipertanggungjawabkan dari KPU,” ucapnya.