Berita Nasional
Megawati-Prabowo Berencana Bertemu, Pengamat Khawatir Akan Terjadi Bagi-bagi Kekuasaan
Sebab, pertemuan dua tokoh nasional itu setidaknya dapat menurunkan tensi politik sebelum Prabowo-Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024.
Penulis: Yolanda Putri Dewanti | Editor: Feryanto Hadi
Laporan wartawan wartakotalive.com Yolanda Putri Dewanti
WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA — Rencana pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto tentu layak di apresiasi.
Sebab, pertemuan dua tokoh nasional itu setidaknya dapat menurunkan tensi politik sebelum Prabowo-Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan apabila pertemuan itu terwujud, maka peralihan kekuasaan akan dalam suasana tenang dan riang gembira.
Rakyat akan melihat peralihan kekuasaan tidak mencekam, tapi dalam penuh kedamaian.
“Karena itu, pertemuan Megawati-Prabowo diharapkan dalam konteks kebangsaan. Dua tokoh ini dapat menghilangkan friksi-friksi yang mencuat paska Pilpres 2024,” ucap Jamil, Selasa (24/9/2024).
Jamil mengatakan karena itu, pertemuan Megawati-Prabowo bukan dalam konteks transaksi politik. Kalau ini yang terjadi, maka PDIP bukan lagi partai ideologis. PDIP sudah berubah menjadi partai pragmatis yang haus kekuasaan.
Baca juga: Ini Pesan Prabowo Subianto ke DPR Terpilih Fraksi Gerindra: Jangan Setia Pada Saya Sebagai Individu
“Meski dekikian, peluang PDIP merapat ke pemerintahan Prabowo - Gibran tentu tetap terbuka. Sebab, dalam politik peluang itu selalu terbuka bila ada kepentingan yang sama diantara kedua belah pihak,” ungkapnya.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menyebut namun peluang itu tampaknya relatif kecil selama masih ada Gibran dan Jokowi di kubu Prabowo.
Sebab, persoalan PDIP bukan kepada Prabowo, tapi kepada Gibran dan Jokowi.
“Karena itu, meskipun Puan Maharani memberi sinyal kemungkinan PDIP masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran, tapi pengambil keputusan di partai Banteng Moncong Putih ada pada Megawati. Jadi, sinyal dari Puan tidak berarti apa-apa, sebelum Megawati memutuskannya,” jelas dia.
Jamil menilai kemungkinan PDIP berkoalisi dengan pemerintah relatif kecil. Sebab, Megawati tampaknya tidak akan mau bersama dengan Prabowo selama masih ada Jokowi dan Gibran yang dinilainya penghianat ada dikubu KIM.
“Hal itu tentu sangat prinsif bagi Megawati yang mengedepankan ideologis dalam berpartai. Hal itu menjadi harga mati bagi Megawati,” ucap dia.
Baca juga: Pengamat Nilai Pertemuan Megawati dan Prabowo Tak Bermanfaat Secara Politik, Kecuali Ini Terjadi
Meski demikian, Jamil mengungkapkan kemungkinan itu bisa saja terjadi sebaliknya bila Megawati berubah menjadi sosok pragmatis. Namun hingga saat ini Megawati tampaknya masih mempertahankan idealismenya sebagai sosok ideologis.
“Namun jika PDIP berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo, tentu tidak ada partai yang menjadi oposisi. Tentu hal itu menjadi tragedi nasional,” ucap dia.
Garuda Indonesia Umrah Festival Proyeksikan Penjualan 49 Ribu Kursi Penerbangan |
![]() |
---|
Detik-detik Barikade Pasukan Brimob Kena Lemparan Gas Air Mata |
![]() |
---|
Di Hadapan Kapolda Metro Jaya Mahasiswa Tuntut Kapolri Mundur |
![]() |
---|
Komnas HAM Ungkap Sederet Dugaan Pelanggaran HAM Polisi di Pengamanan Unjuk Rasa DPR RI |
![]() |
---|
Melanggar Kode Etik, 7 Anggota Brimob Polda Metro Jaya Jalani Penempatan Khusus di Mabes Polri |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.