Pengamat Nilai Pertemuan Megawati dan Prabowo Tak Bermanfaat Secara Politik, Kecuali Ini Terjadi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri dikabarkan bakal bertemu dengan presiden terpilih Prabowo Subianto, sebelum pelantikan.

Menanggapi hal ini pengamat yang merupakan Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai pertemuan Megawati dan Prabowo tidak bermanfaat secara politik.

Apalagi kata Haidar Alwi, jika nantinya setelah pertemuan, membuat PDI Perjuangan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Bahkan mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya karena tidak ada lagi partai politik yang menjadi kontrol kekuasaan jika PDIP bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran," kata R Haidar Alwi yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB. Minggu (15/9/2024).

Menurut Alwi, jika pertemuan terjadi tentu tidak mudah dan tidak gratis.

Sebab, kata dia, da harga yang harus dibayar misalkan sejumlah kursi menteri untuk PDI Perjuangan.

Baca juga: Terungkap, Modus Kader PDIP yang Berani Gugat Megawati ke PTUN, Ini Klarifikasi Mereka

Terlebih, menurutnya PDI Perjuangan merupakan partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPR dan satu-satunya partai yang belum bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Dengan kondisi demikian, PDIP berada pada posisi tawar yang lebih tinggi. Apalagi PDIP tahu bahwa Prabowo tidak menginginkan adanya oposisi. Karena itu, PDIP pastinya akan jual mahal," jelas R Haidar Alwi.

Selain itu, meskipun Prabowo dan Megawati memiliki hubungan yang sangat baik, ada beberapa faktor yang membuat PDI Perjuangan sulit bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Pertama, faktor sejarah. Orde lama versus orde baru. Soekarno versus Soeharto. Dan kita tahu, ada Titiek Soeharto bersama Prabowo," ungkap R Haidar Alwi.

Haidar Alwi meyakini, orde baru merupakan mimpi buruk dan memori kelam yang sangat membekas dalam ingatan Megawati.

Baik pada masa awalnya ketika Soeharto menduduki tampuk kekuasaan menggantikan Soekarno maupun pada akhirnya saat Megawati berperan dalam reformasi tumbangnya orde baru.

"Ke-dua, faktor SBY," lanjut R Haidar Alwi.

Ia melihat, hingga saat ini Megawati belum bisa menerima kekalahannya dari SBY dalam Pilpres 2004.

Kala itu, SBY yang menjabat Menko Polhukam Kabinet Gotong Royong Megawati dengan Partai Demokrat yang baru didirikannya berhasil mengalahkan Megawati dengan perolehan suara 60,62 persen berbanding 39,38 persen.