Terungkap, Modus Kader PDIP yang Berani Gugat Megawati ke PTUN, Ini Klarifikasi Mereka

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Baru-baru ini ada berita yang mengejutkan, yakni kader PDIP menggugat sang ketua umum Megawati Soekarnoputri ke PTUN.

Elit PDIP sendiri mengendus ini upaya untuk mengacak-acak soliditas partai berlambang kepala banteng itu.

Ternyata, lima orang kader PDIP mendadak menggelar jumpa pers, Rabu (11/9/2024) malam WIB.

Mereka mengaku dijebak serta ditipu untuk memberikan tanda tangan, yang dimanfaatkan oknum pengacara untuk menggugat keabsahan Surat Keputusan atau SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP periode 2024-2025.

Kelima kader, diwakili Juru Bicaranya Jairi, meminta maaf kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan seluruh anggota PDIP se-Indonesia.

Baca juga: Pramono Anung Pastikan Rencanan Komunikasi Megawati dan Prabowo Lancar dan Mulus

Jairi menyampaikannya dalam konferensi pers di Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (11/9/2024) malam. 

Jairi didampingi empat rekannya yakni Djupri, Manto, Sujoko, dan Suwari.

“Saya mewakili teman-teman saya, pertama-tama saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Ibu Hajjah Megawati Soekarnoputri, beserta seluruh keluarga besar PDIP seluruh Indonesia,” kata Jairi.

“Pada kesempatan malam ini, saya menyatakan atau mengklarifikasi bahwa kami merasa dijebak dengan adanya surat gugatan yang ditujukan kepada ketua umum kami, kami cuman hanya dimintakan tanda tangan di kertas kosong, setelah itu kami diberikan imbalan Rp300 ribu,” tambah Jairi.

Dia mengaku, bersama keempat temannya, bertemu dengan Anggiat BM Manalu di sebuah posko tim pemenangan. 

Baca juga: PDIP Berpeluang Kuat Gabung KIM, Gerindra Kirim Sinyal Pertemuan Prabowo-Megawati

Di sana, mereka dimintai untuk memberikan dukungan terhadap demokrasi.

Karena sepakat dengan demokrasi, Jairi dkk bersedia memberi dukungan. 

Ketika diberikan kertas putih kosong untuk tanda tangan, mereka bersedia saja. 

Mereka tak tahu bahwa kertas putih kosong itu belakangan dijadikan sebagai surat kuasa gugatan.

“Betul (kami tidak tahu kertas kosong itu akan digunakan untuk surat kuasa menggugat SKK DPP PDIP periode 2024-2025)," ujarnya. 

Baca juga: Pengamat Sebut Serangan Megawati Justru Buktikan Kapolri Tidak Bisa Diintervensi