Bawaslu DKI Ingatkan Peserta Pilkada Tak Pasang APK Serampangan hingga Celakai Pengguna Jalan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta mengingatkan, para perwakilan partai maupun pendukung peserta Pilkada agar tidak sembarangan memasang alat peraga kampanye (APK).

Mereka diminta belajar dari kasus jatuhnya APK hingga menimpa pengendara bermotor saat menyambut ajang Pileg dan Pilpres pada 14 Februari 2024 lalu.

Koordinator Divisi Penanganan Pelangaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan, limbah pemilu sudah menjadi pemandangan yang lazim.

Akhir bulan ini akan memasuki tahapan kampanye pilkada, biasanya alat peraga kampanye dipasang dengan cara dipaku di pohon, dipasang di jembatan layang, jembatan penyeberangan, pinggir rel kereta api, bahkan di jalur sepeda.

"Pemilu kemarin, alat peraga kampanye yang dipasang serampangan ini memakan korban di jalanan Jakarta. Pilkada kali ini diimbau para kandidat tidak mengulangi hal yang sama," kata Benny dari keterangannya pada Kamis (12/9/2024).

Menurut Benny, isu lingkungan semestinya menjadi salah satu program unggulan, apalagi Jakarta memiliki kualitas udara yang sangat buruk. Persoalan sampah dan kemacetan masih menghantui warganya setiap hari.

Sebagai barometer politik nasional para kandidat seyogyanya memprioritaskan isu lingkungan di Jakarta," ujar Benny.

Dia lalu mengutip tokoh pergerakan nasional India, Mahatma Ghandi bahwa bumi memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, tetapi tidak untuk keserakahan dari manusia.

Gandhi telah menekankan pentingnya sumber daya alam dan pelestariannya.

Hal ini, lanjut dia, berdampak langsung pada hubungan manusia dan lingkungan. Karena itu dia menganggap, pentingnya filosofi Gandhi sangat terasa pada masa kini, di mana gaya hidup manusia telah berkembang ke arah konsumerisme tinggi dan produksi limbah.

"Hal ini berdampak pada kerusakan lingkungan. Akibatnya, laju penipisan sumber daya alam telah meningkat pesat dan keberadaan racun di udara, air serta tanah telah meningkat pesat," jelasnya.

Benny menambahkan, proses demokrasi melalui Pilkada muncul sebagai panggung sentral bagi penangangan isu lingkungan secara efektif.

Proses demokrasi memberikan wadah untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kata dia, Pilkada seharusnya menjadi wahana, di mana masyarakat memiliki kekuatan untuk memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki visi politik, tetapi juga memiliki komitmen pada perlindungan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Peran demokrasi dalam menanggapi isu lingkungan tak hanya mencakup pilihan pemilih, tetapi juga melibatkan pertisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan pemerintah yang ramah lingkungan.