Tiket KRL Berbasis NIK Ikut Bikin Pelajar Was Was, Bikin Uang Jajan Akan Berkurang

WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH — Isu penyesuaian tarif commuterline (KRL) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) rupanya tidak hanya dikhawatirkan kalangan pekerja, tetapi juga pelajar.

Para pelajar mengaku tak tahu apakah nantinya dia mendapatkan subsidi atau tidak, sebab belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

Seperti yang disampaikan siswi SMP bernama Najwa Salsabila (15), dirinya mengaku was-was usai mendengar kabar tersebut lantaran KRL adalah transportasinya tiap hari dari Parung Panjang ke Palmerah.

Najwa mengaku takut uang jajannya berkurang karena tingginya kenaikan tarif tiket kereta.

"Aku biasa top up (isi ulang) kartu KRL Rp 10.000 sehari. Jadi kalau nanti beneran naik agak was was apalagi buat orang yang kurang dari ekonominya," kata Najwa saat ditemui di Stasiun Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (3/9/2024).

"Saya was was juga soalnya uang jajan pas-pasan, belum buat bayar uang kas, nabung," imbuhnya.

• Pengamat Sebut Subsidi Tarif KRL dengan NIK Bertentangan Tujuan Pakai Transportasi Umum

Najwa mengaku, ia setiap hari diberi bekal oleh orang tuanya sebesar Rp 50.000 lantaran jarak rumahke sekolah yang jauh.

Namun, Rp 50.000 tersebut harus dibagi-bagi oleh Najwa untuk kebutuham makan, sekolah, dan transportasi.

Sehingga, ia berharap wacana kenaikan tarif itu tidak juga melibatkan para pelajar sepertinya.

"Kalau fasilitas KRL udah oke, cuma memang untuk (pemangkasan) subsidi jangan dulu sih," kata Najwa.

Pasalnya, lanjut dia, rangkaian gerbong KRL saat ini masih sedikit, tidak 12 gerbong dalam 1 rangkaian.

Sehingga tak jarang, Najwa dan penumpang lainnya sering berdesakan hingga sulit bernapas di dalam KRL.

"Memang padat sekali, kadang juga enggak dapat duduk, apalagi kalau pagi. Soalnya penumpangnya main serobot, jadi suga kejepit," pungkas Najwa.

Sebelumnya, polemik kenaikan tarif commuter line (KRL) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) kian menguat di masyarakat, terutama pengguna aktif KRL.

Mereka berpendapat jika penyesuaian tarif itu akan memberatkan masyarakat menengah ke bawah.