CEO Telegram Pavel Durov Dibebaskan, Jaminan Rp 85 Miliar dan Dilarang Tinggalkan Prancis

“Tidak masuk akal untuk mengklaim bahwa suatu platform atau pemiliknya bertanggung jawab atas penyalahgunaan platform itu,” tambahnya.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada hari Senin bahwa penangkapan Durov “sama sekali bukan keputusan politik”.

Penangkapan Durov di Prancis “terjadi sebagai bagian dari penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung,” kata Macron pada platform media sosial X.

Setelah penangkapan itu, kedutaan besar Rusia di Paris telah merujuk sebuah catatan ke Kementerian Luar Negeri Prancis yang menuntut akses konsuler ke Durov, kantor berita TASS mengutip pernyataan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.

Sementara itu, Elon Musk, pemilik platform media sosial AS X, dan Edward Snowden, mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional AS, mengutuk penangkapan Durov pada hari Minggu.

Tidak Mau Kerja Sama

Otoritas peradilan Prancis pada hari Rabu resmi menyelidiki Durov, yang merupakan warga negara Prancis, karena diduga tidak mau bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penyelidikan kriminal.

Durov diduga membantu serta bersekongkol dalam pelanggaran pidana di aplikasi Telegram. Demikian diberitakan Aljazeera.com siang ini. 

Laure Beccuau mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa seorang hakim investigasi menemukan ada alasan untuk menyelidiki Durov secara resmi atas semua tuduhan yang menyebabkan ia awalnya ditangkap. 

Dakwaan terhadap Pavel Durov mencakup dugaan keterlibatan dalam menjalankan platform daring yang memungkinkan transaksi terlarang.

Transaksi dilarang tersebut antara lain gambar/video pelecehan seksual anak, perdagangan narkoba, dan penipuan, serta penolakan untuk mengomunikasikan informasi kepada pihak berwenang, pencucian uang, dan penyediaan layanan kriptografi kepada penjahat.

Telegram “hampir tidak memberikan respons sama sekali” terhadap permintaan pihak berwenang untuk bekerja sama dalam kasus pidana menyebabkan unit kejahatan dunia maya kantor kejaksaan Paris membuka penyelidikan pada Februari 2024, kata jaksa Laure Beccuau.

“Layanan investigasi Prancis lainnya dan kantor kejaksaan umum serta berbagai mitra dalam Eurojust, khususnya yang di Belgia, memiliki pengamatan yang sama” tentang kurangnya kepatuhan Telegram, katanya.

Pengacara Durov, David-Olivier Kaminski, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa “tidak masuk akal” untuk menyatakan bahwa ia dapat terlibat dalam kejahatan apa pun yang dilakukan di aplikasi tersebut, seraya menambahkan: “Telegram mematuhi semua aturan Eropa tentang teknologi digital.”

Tanggapan UEA

Kementerian Luar Negeri UEA mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya "mengikuti kasus ini dengan saksama" dan telah meminta Prancis untuk menyediakan Durov "dengan semua layanan konsuler yang diperlukan dengan segera."

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa ia berharap Durov "memiliki semua peluang yang diperlukan untuk pembelaan hukumnya".