Pilkada 2024
Hari ini Polri Kerahkan 1.676 Personel Amankan DPR Dan KPU, Ada Demo Partai Buruh
Partai Buruh menuntut KPU segera mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Penulis: Ramadhan L Q | Editor: Dian Anditya Mutiara
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Aksi demonstrasi atau unjuk rasa akan digelar Partai Buruh di depan Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2024).
Partai Buruh menuntut KPU segera mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Tak hanya di KPU, aksi unjuk rasa diketahui juga digelar di sejumlah titik seperti di Patung Kuda hingga DPR.
Terkait itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengutamakan negosiasi, dan pelayanan secara humanis.
Para koordinator lapangan (korlap) dan peserta aksi turut diimbau agar melakukan aksi secara santun.
Baca juga: Pagi ini, Komisi II DPR dan KPU RI Rapat Dengar Pendapat PKPU Sesuai MK
Lalu tidak anarkis, menjaga keamanan dan ketertiban sehingga kegiatan aksi dapat berjalan aman dan tertib.
"Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya," ujarnya, Minggu.
Sebanyak ribuan personel gabungan pun dikerahkan untuk mengamankan titik-titik tersebut.
"Dalam rangka pengamanan beberapa obyek vital, kami melibatkan sejumlah 1.676 personel gabungan," kata dia.
Personel gabungan ini mulai dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, Pemda DKI, dan instansi terkait.
Susatyo mengatakan pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin), tetapi bersifat situasional.
"Bila nanti di sekitar obyek vital ada massa cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka akan kami lakukan rekayasa lalu lintas," ucapnya. (m31)
Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News
Dapatkan informasi lain dari WartaKotaLive.Com lewat WhatsApp : di sini
| Temukan Adanya Tindak Pidana, Bawaslu Serahkan Kasus Pilkada Barito Utara Kepada Kepolisian |
|
|---|
| Dana Pengawasan Pilkada 2024 Masih Tersisa, Bawaslu DKI Minta untuk Pembangunan Fasilitas Kantor |
|
|---|
| Pasca Putusan MK, Pendiri LPP Surak Siap Mengawal PSU Ulang di 24 Wilayah Indonesia |
|
|---|
| Digelar Estafet, Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang 6 dari 40 PHPU, Termasuk Barito Utara dan Babel |
|
|---|
| Bantah Pelanggaran Pemilu, Ketua KPU Barito Utara: Semua Prosedur Kami Lakukan Berdasarkan Aturan |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.