Demo Kawal MK, Komika Abdur Arsyad Akui Kalah Lucu dari Pejabat DPR: di Sana Kumpulan Orang Tolol

Untuk diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terang-terangan menunjukkan akrobat politiknya usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah. 

DPR menganulir putusan tersebut hingga membuat banyak rakyat murka hingga bertebaran poster di media sosial yang menyampaikan bahwa demokrasi di Indonesia sudah sangat darurat.

Bukan hanya itu, lewat panitia kerja (panja) badan legislasi (baleg), DPR juga mengubah batas usia calon kepala daerah.

Hanya dalam sehari, revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rampung.

Sebelumnya diberitakan, ribuan elemen masyarakat sipil mengepung gedung MPR DPR RI untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 yang ditolak DPR.

Pantauan Warta Kota di lokasi, Kamis (22/8/2024) pukul 10.48 WIB, nampak peserta yang mengikuti demo darurat demokrasi itu beragam, mulai dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPI), mahasiswa, hingga sejumlah komedian.

Mereka membawa satu mobil komando serta bendera dan spanduk-spanduk perlawanan. 

Sejumlah masyarakat juga membawa kardus-kardus yang berisi sindiran untuk DPR RI dan Presiden RI Joko Widodo.

"DPR milik rakyat, bukan Jokowi," tulis salah satu kardus yang dibawa massa aksi  

"DPR jangan ikut Jokowi, kena azab," tulis keterangan lainnya.

Sementara itu, Partai Buruh ikut memasang spanduk di depan gerbang DPR RI bertuliskan desakan adar DPR tidak mengubah dan melawan putusan MK.

Tak sampai di situ, para komedian yang gencar menyuarakan soal demokrasi di akun sosial medianya juga ikut turun gunung.

Beberapa yang nampak di lapangan adalah Abdel, Bintang Emon, Andovi, Arie Keriting, Abdur Arsyad, dan masih banyak lagi.

Mereka kompak mengenakan pakaian serba hitam.

Di tengah massa aksi yang membludak, para komedian itu mengaku tak gentar untuk mengikuti unjuk rasa demi demokrasi yang adil di Indonesia.