Bahlil Jadi Ketum, Isu Koalisi Golkar-PDIP di Pilbup Bogor Mencuat, Ini Tanggapan Samsul Hidayat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Suhu politik menjelang pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Bogor ke KPUD tanggal 27-29 Agustus 2024, kian memanas. 

Peta politik pun berubah seiring dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Putusan tersebut mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah membuka jalan bagi partai non parlemen untuk ikut serta dalam Pilkada 2024.

Tak terkecuali Pilkada Kabupaten Bogor 2024.

Ketua Pemenangan Pilkada Kabupaten Bogor Partai Golkar, Samsul Hidayat menyatakan pihaknya menimbang soal calon bupati dengan wakil bupati Kabupaten Bogor.

Meski demikian, Partai Golkar kini masih menata organisasi pasca penetapan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Golkar baru. 

"Hari ini, kami baru menyelsaikan Munas Golkar XI dan pak Bahlil Lahadalia telah ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Golkar yang baru. Tentunya kami masih berfokus di internal Golkar," ujar Ketua Pemenangan Pilkada Kabupaten Bogor Partai Golkar, Samsul Hidayat pada Kamis (22/8/2024).

Baca juga: Jebol Pagar DPR, Sejumlah Mahasiswa Peserta Demo Terluka dan Bertumbangan, Polisi Lepas Tembakkan

Baca juga: Analisis Duggan Flanakin di Artikel Opini Media AS Newsmax: Prabowo Bisa Bawa RI Menuju Kemakmuran

Terkait isu yang mengenai calon bupati Bogor Jaro Ade yang dipasangkan dengan Musyafaur Rahman dari PDIP, ditanggapi positif Samsul Hidayat.

Dirinya justru menyambut baik hal tersebut, mengingat hubungan antara Partai Golkar dan PDI-Perjuangan sudah dijalin dengan sangat baik sejak silaturahmi politik yang dilakukan Golkar.

"Kami menghormati dan berterima kasih apapun langkah politik yang dilakukan PDI-Perjuangan, namun demikian kami tetap menunggu keputusan DPP Golkar, yang baru akan diumumkan 2-3 hari ke depan" kata anggota dewan terpilih DPRD Provinsi Jawa Barat.

Samsul menambahkan, hingga saat ini Jaro Ade satu-satunya calon bupati Bogor dari Partai Golkar dengan angka popularitas dan elektabilitas yang melewati ambang batas hasil survei oleh tiga lembaga survei terkemuka.

"Nanti ada waktunya kita akan umumkan siapa wakil bupati pendamping kang Jaro Ade, dan juga akan kami umumkan Partai Golkar bakal berkoalisi dengan partai mana saja," pungkasnya. 

Putusan MK Nomor 60 Buka Peluang Partai Non Parlemen Berkoalisi, Peta Politik di Pilkada Berubah

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah membuka jalan bagi partai non parlemen untuk ikut serta dalam Pilkada 2024.

Partai non parlemen yang berkoalisi juga berpeluang mengusung calon kepala daerhanya apabila lolos ambang batas yang ditetapkan MK.