Pemprov DKI Kebut Pembahasan UUD DKJ Sebelum Ibu Kota Pindah ke IKN

Sementara untuk pengelolaan aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta, perlu jadi perhatian Pemprov DKI.

Perlu peran aktif dalam proses ini karena letak aset ini ada di Jakarta, jangan sampai Pemprov DK Jakarta tidak hadir dalam kebijakan yang berdampak pada warga Jakarta.

“Karena pada dasarnya, aset Negara termasuk aset BUMN adalah untuk pelayanan masyarakat, sehingga pengelolaan dan transaksinya menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN dan BMD,” kata Khoirudin.

Terakhir, masih menurut Khoirudin, Pemprov Jakarta diberi kewenangan khusus di Bidang Kelautan dan Perikanan, namun tidak termasuk sektor Minyak dan Gas Bumi.

Ini perlu menjadi perhatian Pemprov DK Jakarta, karena baru ditemukan potensi Minyak Bumi di teluk Jakarta yang jumlahnya sangat fantastis, 1 miliar barel di lapangan Zulu, blok ONWJ.

Blok ONWJ ini dikelola oleh Pertamina Hulu Energi, dengan luas WK 8.300 km persegi, membentang dari Kepulauan Seribu hingga Cirebon.

Participating Interest (PI) di KKS (Kontrak Kerja Sama) ini dimiliki PHE 90 persen dan Migas Hulu Jabar (MUJ) 10 persen, sementara PT Jakpro memiliki saham di MUJ ini.

Selain ONWJ (Offshore North West Java), juga ada Blok OSES (Offshore South East Sumatera), yang membentang dari Kepulauan Seribu (Jakarta) hingga Lampung.

Pemprov DKJ juga memiliki jatah PI 10 persen dalam pengelolaan WK OSES melalui PT Jakpro. Blok Migas ini seluas 6.082 km persegi yang awalnya dioperasikan oleh CNOOC (China) kemudian berpindah ke PHE.

“Pemprov DK Jakarta perlu memperjuangkan pengelolaan blok Migas ini karena laba bersihnya mencapai 107 juta Dollar AS pada tahun 2018-2020,” pungkasnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.