Banyak Penerima KJP Tak Lolos PPDB 2024, Pengamat Minta Pemprov Sediakan Sekolah Gratis

WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH — Jalur pendaftaran peserta didik baru (PPDB 2024) untuk calon siswa SD, SMP, SMA, SMK, sudah memasuki tahap akhir.

Sejumlah jalur PPDB Jakarta 2024 sudah dilewati oleh para calon peserta didik, demi bisa bersekolah di sekolah negeri yang bebas biaya semester.

Tentu, sekolah negeri menjadi harapan bagi para orang tua, terurama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Akan tetapi pada tahap akhir proses PPDB Jakarta 2024 ini, terdapat 25 aduan masyarakat kepada Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terkait gagalnya para penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) di berbagai jalur PPDB.

Baik melalui prestasi, zonasi, dan afirmasi.

Baca juga: Disdik DKI Jakarta Terapkan Sistem Zonasi Prioritas 1, 2 dan 3 Dalam PPDB 2024, Ini Penjelasannya

Padahal, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah berjanji akan menjamin akses pendidikan bagi anak-anak penerima KJP.

Terkait hal tersebut, Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Martaji berpandangan bahwa fenomena ini seolah menunjukkan lemahnya pemerintah terhadap kelompok yang rentan putus sekolah.

Meski, mereka telah berupaya menempuh berbagai jalur yang disediakan.

“Saya menduga kuat, jumlah riil di lapangan lebih dari 25 kasus, sebab penerima KJP jumlahnya capai ratusan ribu,” kata Ubaid Matraji kepada Warta Kota, Senin (1/7/2024).

Menurut Ubaid, hal tersebut adalah bagian dari gambaran anomali dalam sistem PPDB.

Di mana seharusnya, lanjut dia, para calon siswa pemegang KJP sudah mendapat kepastian dari awal. Bukan justru menemukan jalan buntu di tahap akgir pendaftaran.

"Bayangkan saja, pasti ada beberapa orang tua dari penerima KJP ini adalah para pengemudi Jaklingko," ungkap Ubaid.

"Mereka harus peras keringat untuk melayani warga Jakarta tiap hari naik Jaklingko gratis, tapi mencari sekolah untuk anaknya saja mereka harus terlunta-lunta," imbuhnya.

Namun dengan kondisi keterbatasan itu, kata Ubaid, akses pendidikan yang diharapkan penerima KJP juga tidak didapatkannya.

Baca juga: Faktor Usia di Sistem Zonasi PPDB, Rizal Mengeluh Anaknya Gagal Masuk ke SMAN 81 Jakarta

Bahkan kini, para orang tua tengah pontang-panting mencari sekolah untuk putra putrinya.

Oleh karena itu, Ubaid berharap agar Pemprov DKI Jakarta mendengar suara para penerima KJP dan mencarikan sekolah gratis untuk mereka.

"Bukan mereka yang mondar-mandir cari sekolah, tapi Dinas Pendidikan harus buka pengaduan khusus untuk penerima KJP ini dan mencarikan sekolah. Jika tidak, mereka pasti akan putus sekolah karena biaya,” jelas Ubaid.

Lebih lanjut, Ubaid menyampaikan bahwa fenomena siswa gagal meski telah memegang KJP ini tidak hanya terjadi di Jakarta.

Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di berbagai daerah, juga banyak yang tidak kebagian bangku sekolah atau gagal dalam seleksi PPDB.

Menurut Ubaid, gagalnya mereka dalam PPDB menjadi satu penyebab banyaknya siswa yang gagal sekolah.

Pasalnya selain biaya sekolah alternatif seperti swasta yang mahal, anak dari keluarga ekonomi lemah ini juga banyak yang jadi incaran sindikat pekerja anak. 

“Karena itu, seluruh pemerintah daerah harus mendata mereka, siapa saja yang gagal, dan mencarikan sekolah buat mereka dengan bebas biaya,” pungkas dia. (m40)

Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News

Dapatkan informasi lain dari WartaKotaLive.Com lewat WhatsApp : di sini