Kawinkan Anies dan Sohibul Iman di Pilkada DKI Jakarta 2024, PKS Coret Nama Kaesang

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA -  Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS memutuskan Mohamad Sohibul Iman untuk maju sebagai bakal Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta.

Namun, hanya berselang beberapa hari, keputusan PKS berubah.

PKS menetapkan Anies Baswedan sebagai Cagub DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.

Sohibul Iman sendiri didapuk sebagai Cawagub DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan.

"DPP PKS pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal cagub dan Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta," kata Syaikhu dalam acara Sekolah Kepemimpinan Partai PKS di Grand Sahid Hotel, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa (25/6/2024).

Dikutip dari Kompas.com, Ia menuturkan, hal itu diputuskan usai mendengar beragam aspirasi dan masukan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS.

Syaikhu mengaku, DPP sudah menerima surat dari struktur DPW PKS DKI Jakarta, yang sudah mengusulkan nama-nama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta ke DPP PKS.

"Surat itu meminta agar merestui, menyetujui, dan menetapkan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta," kata dia.

Baca juga: Nama Putra Jokowi Muncul Bila PKS Gandeng Partai Nasionalis di Pilgub DKI Jakarta, Sohibul-Kaesang?

Baca juga: Tak Sepopuler Anies, PKS Bakal Kerja Keras Sosialisasikan Sohibul Iman sebagai Bacagub DKI Jakarta

Di sisi lain, PKS juga mendengarkan usulan dari para tokoh ulama, habaib, tokoh-tokoh lintas agama bahkan yang datang ke DPP PKS, para agamawan, para cendekiawan serta masyarakat di DKI Jakarta.

Ia menyebutkan, PKS juga mempertimbangkan segala aspek calon pemimpin yang baik.

"Nama-nama yang kemudian dibahas dalam rapat DPP, bahkan aspek-aspek yang jadi pertimbangan utama adalah calon yang memiliki pengalaman kepemimpinan yang baik di eksekutif maupun di legislatif, rekam jejaknya terlihat baik, memiliki kredibilitas, dan memiliki kapasitas," ujar Syaikhu.

Keputusan PKS tersebut diyakini menutup peluang koalisi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sebelumnya, koalisi PKS-PSI digadang-gadang terwujud, mengingat PKS memiliki 18 kursi DPRD DKI Jakarta dan PSI yang memiliki 8 kursi DPRD DKI Jakarta.

Tak hanya melewati syarat ambang batas pencalonan kepala daerah, koalisi PKS dengan partai nasionalis diperlukan untuk menggandeng kalangan minoritas di Jakarta.