Bawaslu Jakarta Pusat Sebut Politik Uang dan Bansos Sulit Terhindarkan

Laporan Reporter WARTAKOTALIVE.COM, Rafsanzani Simanjorang

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kota Jakarta Pusat mewaspadai politik uang hingga trik pembagian bantuan sosial untuk meraup suara di Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 ini. 

Ketua Bawaslu Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangkey meyakini politik uang saat ini sangat marak dan masif. Namun, politik uang sulit dibuktikan.

"Bagaimana membuktikannya? Itu yang sangat sulit. Harus ada pelapor, ada saksi dan bukti. Itu yang menentukan," ucapnya kepada Warta Kota, Jumat (21/6/2024) di Tanah Abang.

Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sulit bagi Bawaslu memberikan tindakan.

Politik uang hanya bisa diberantas dengan pendidikan politik yang baik, serta moralitas pemilih. Tidak ada hal lain.

Bicara pendidikan politik, ia menyinggung peran komisi pemilihan umum (KPU) hingga partai politik yang bertugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. 

Sementara Bawaslu hanya bertindak sebagai pengawasan pada apa yang telah dilakukan KPU dan partai politik. 

"Kami hanya bisa mendorong, tapi kembali lagi ke mereka Kewenangannya di mereka dan kami hanya mengawasi," katanya.

"Tugas Bawaslu itu sulit. Ketika memberikan sanksi atau teguran itu pasti ada efek balik," sambungnya.

Selain politik uang, pihaknya juga mewaspadai peredaran bantuan sosial atau dikenal dengan bansos. 

Menurut Christian, aktor di lapangan seakan bisa memanfaatkan celah pada regulasi. 

Berbeda cerita dengan temuan langsung oleh Bawaslu, Bawaslu bisa dengan mudah mengambil tindakan. Hanya saja, hal ini butuh keberanian.

"Tidak semua Bawaslu berani, apalagi panwascam. Karena tidak semua berani melaporkan aib seseorang," ucapnya.

Adapun saat ini Bawaslu Kota Jakarta Pusat tengah fokus pada sosialisasi produk atau ketentuan hukum agar dipahami oleh masyarakat. Dengan adanya sosialisasi, ia berharap masyarakat makin pintar dan mengedepankan rasionalitas dalam menentukan pilihan.