Rocky Gerung Tiba-tiba 'Mention' AHY di Status Twitternya, Ini yang Ditulisnya

"Jadi, yang paling pertama hak rakyat harus dipulihkan. Tapi kalau tidak dapat dilakukan, rakyat dapat melakukan dengan tindakan yang lain," jelasnya.

Menurut Rocky Gerung Universitas-Universitas harus mensponsori gerakan-gerakan radikal yang menginginkan kembalinya hak rakyat.

Menurut Pengamat Politik Nasional itu bahwa tidak adanya krisis ekologi di Provinsi NTT, maupun daerah lainnya. Namun terjadinya krisis planet.

Menurut dia, gangguan ekologi yang terjadi karena pencurian sumber daya alam dan kemarahan rakyat untuk mempertahankan haknya tidak dilembagakan.

Apabila gerakan rakyat itu terus berkelanjutan dilakukan, maka akan tumbuh dan menyatu menjadi gerakan ideologis.

"Akan tiba kondisi gerakan itu menjadi ideologis ketika pesan dihilangkan dalam teks sosial," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Seminar Nasional, Eston Saparera Niron mengatakan bahwa Provinsi NTT pada saat ini sedang dikepung oleh berbagai persoalan lingkungan hidup dimulai dari perampasan lahan, alih fungsi lahan sampai kriminalisasi terhadap pegiat lingkungan hidup dan HAM.

Kondisi ini, menurut Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Unwira Kupang itu bahwa berdampak pada meningkatnya kerentanan wilayah serta bagi masyarakat atau kelompok-kelompok rentan.

Pertambangan, proyek strategis nasional dan kebijakan sektor energi (gheotermal) merupakan contoh kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan kelas kapitalis.

"Kita dapat melacak sejumlah proyek strategis yang menghancurkan ekologis dan keselamatan warga di NTT, salah satunya proyek pariwisata premium dikawasan komodo. Proyek ini akan merelokasikan warga di pulau komodo dalam kenyamanan wisatawan dalam ruang wisata premiun," ungkapnya.

"Proyek ini juga memberikan karpet merah bagi ruang perusahaan pariwisata dalam mendapatkan konsensi lahan, notabenenya merupakan ruang ekosistem komodo," kata dia berdasarkan data WALHI NTT

Dilanjutkan, kata dia pemerintah berdalil bahwa investasi kapital dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan menekan tingkat kemiskinan di provinsi NTT.

Kesempatan yang sama, Deputi WALHI NTT, Yuvensius Stefanus Nonga menegaskan bahwa provinsi NTT saat ini terhimpit oleh dua monster.

Dua monster yang dimaksud, pertama ialah perubahan iklim. Kata dia secara giografis Provinsi NTT seperti indonesia mini.

Ancaman perubahan iklim, kata dia pada tahun 2050 beradasarkan para ilmuan 200-300 pulau di NTT bakal menghilang oleh dampak perubahan iklim.

Monster kedua yakni kebijakan pemerintah. Kata dia, beberapa kebijakan pemerintah melegitimasi proyek-proyek memasuki wilayah NTT yang mengabaikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

"Secara hukum, kita kenal adalah kajian lingkungan hidup strategis. Secara peraturan lingkungan hidup, benteng terakhir persoalan pembangunan berkelanjutan ada di UU Perlindungan Hidup yang mewajibkan seluruh kebijakan harus berbasis pada dua kajian ini," 

Dia menegaskan kebijakan pemerintah yang mengabaikan kajian lingkungan hidup strategis adalah penetapannya pulau flores sebagai pulau gheotermal pada tahun 2017 lalu.

"Provinsi NTT saat ini terhimpit oleh dua monster besar atau biasa kami sebut sebagai beban ganda ekologi NTT," tandasnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp