Rocky Gerung Tiba-tiba 'Mention' AHY di Status Twitternya, Ini yang Ditulisnya

"Sekarang ada problem. Seberapa kuat energi pengetahuan kita kita selundupkan ke dalam birokrasi ke dalam kabinet yang baru," katanya. 

Tanah di Indonesia, lanjutnya, dimiliki oleh dua partai. Tanah kehutanan dimiliki oleh Nasdem, tanah non kehutanan diatur oleh Demokrat.

"Coba anda bayangkan absurditas kita bicara tentang ekologi tetapi pengendalian ekologi itu ditentukan oleh kepentingan dua partai itu saja. 
Di Jakarta ada kesibukan untuk menyusun kabinet. Isinya apa? Tukar tambah ekonomi bukan tukar tambah ekologi. Jadi dari awal kita bisa bayangkan kerusakan ekologi kita akan menjadi-jadi di era berikutnya karena nggak ada menteri yang diangkat secara volunteer oleh kekuasaan politik," bebernya.

Selain itu, Rocky Gerung juga sindir Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi pembicara di Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira), Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (12/5/2024).

Ketika menjadi pembicara dan di atas panggung, suara handphone Rocky Gerung terus berdering.

Ia kemudian mengeluarkan ponselnya untuk melihat siapa sosok yang meneleponnya.

Terlihat, Rocky menolak panggilan tersebut.

Kemudian Rocky berseloroh menyebut panggilan tersebut dari Prabowo Subianto yang mengaku disuruh Jokowi untuk menelponnya.

Celetuk mantan dosen di Universitas Indonesia itu kemudian mengundang gelak tawa peserta seminar.

Rocky gerung Minta Pemerintah Pulihkan Hak Rakyat

Rocky Gerung meminta hak masyarkat dipulihkan.

Permintaan Rokcy Gerung itu berdasarkan keluhan-keluhan rakyat yang disalurkan melalui Seminar Nasional bertajuk "Membedah Politik Ekologi di NTT" bertempat di Aula Hendrikus Unwira Kupang, Minggu 12 Mei 2024.

Merespon sejumlah permasalahan ekologi di NTT, kata Rocky pengesahan Undang-Undang tentang masyarakat adat adalah solusi atau penguatan mereka serta pembelaan datang kepada mereka yang tersingkir.

"Undang-undang yang akan dibuat harus berprinsip melindungi dan menjaga hak rakyat," ucapnya.

Kata dia lagi bahwa, semua aturan yang hadir di masyarakat merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, namun dilemahkan oleh partai-partai politik dan mengakibatkan rakyat tidak memiliki hak.