Dewas KPK Akan Tetap Gelar Sidang Kode Etik meskipun Nurul Ghufron Tak Hadir

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK memastikan akan tetap menggelar sidang kode etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Selasa, 14 Mei 2024 mendatang.

Meskipun, yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang tersebut.

"Ya nanti kita rapatkan. Majelis akan rapat nanti. Kalau dia (Ghufron) enggak datang," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Senin (6/5) seperti dilansir dari Kompas.tv

Tumpak menegaskan Dewas KPK akan tetap menggelar sidang kode etik meski Ghufron kembali tidak hadir dalam sidang kode etik tersebut. 

"Oh kita gelar (sidang kode etik)," ujarnya.

Baca juga: KPK Ancam Gus Muhdlor Bisa Ditangkap Kapan Saja, Mangkir Panggilan Penyidik Kedua Kalinya

 Pada kesempatan terpisah, Anggota Dewas KPK Harjono juga menegaskan Dewas KPK akan tetap menggelar sidang kode etik Nurul Ghufron pada 14 Mei nanti.

"Ya kita lanjut saja, nanti kita lihat persidangannya, kan kita bisa sidang tanpa dihadiri (Nurul Ghufron)," ucap Harjono.

Harjono menambahkan, pihaknya akan tetap mengirimkan surat pemberitahuan kepada Ghufron bahwa sidang kode etik-nya akan tetap digelar sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Dewas KPK.

"Iya, nanti diberi tahu, ada pemberitahuan. Kalau enggak hadir tanggal itu, sidang lanjut," ujarnya.

Dewas KPK awalnya menjadwalkan sidang kode etik terhadap Ghufron pada Kamis, 2 Mei pekan lalu. Namun, Ghufron mengaku sengaja tidak hadir di agenda sidang etik dan mengaku telah mengirimkan surat kepada Dewas agar pelaksanaan sidang ditunda.

"Kebetulan saya sengaja tidak hadir, dan melalui surat saya sampaikan bahwa saya harap pemeriksaan sidang etik terhadap diri saya itu ditunda," ujar Ghufron saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan permintaan tersebut diajukan dengan alasan pelaksanaan sidang etik terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam mutasi pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) yang menimpa dirinya itu sedang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Dengan demikian, lanjut dia, akan menjadi hal yang bertentangan apabila putusan di PTUN Jakarta dan Dewas KPK berbeda nantinya.

Selain menggugat keabsahan pelaksanaan sidang etik di PTUN Jakarta, Ghufron turut mengajukan hak uji materi terkait norma pemeriksaan sidang etik tersebut, yakni Peraturan Dewas KPK Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Dewas KPK Nomor 4 Tahun 2021, ke Mahkamah Agung (MA).

Norma pemeriksaan sidang etik dimaksud, kata dia, yakni salah satunya mengenai status kedaluwarsa sebuah laporan atau temuan apabila laporan baru diajukan ke Dewas KPK satu tahun sejak terjadinya atau diketahuinya pelanggaran.