Demokrat Terbuka PKS Gabung Prabowo-Gibran, Pengamat: Sulit, Partai Gelora kan Sudah Berkeringat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Saat ini tengah terjadi polemik kemungkinan PKS bergabung di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ternyata, mitra di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang beranggotakan Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Gelora dan PBB, menimbulkan pro kontra.

Baca juga: Timnas AMIN Bakal Resmi Dibubarkan Hari Ini di Kediaman Anies Baswedan

Penolakan paling jelas datang dari Parti Gelora, yang mayoritas pengurusnya adalah eks fungsionaris PKS.

Sementara mitra KIM yang lain masih bisa menerima, dan menyerahkan sepenuhnya ke Prabowo, capres terpilih.

Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, pihaknya tidak berwenang untuk menerima dan menolak partai kehadiran PKS.

Herman merespons Partai Gelora yang menolak PKS masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Herman menegaskan, keputusan akhir berada di tangan Prabowo sebagai presiden terpilih 2024-2029.

Baca juga: Partai Gelora Khawatir PKS Gabung Prabowo-Gibran, Mahfuz Sidik: Apa Kata Pendukung Fanatiknya?

"Bagi Demokrat, yang memiliki kewenangan menerima dan menolak adalah Pak Prabowo sebagai pimpinan koalisi saat ini," ujarnya dikutip dari Kompas.com, Senin 929/4/2024).

"Jikapun ada penolakan dari Gelora, menurut saya tentu pada akhirnya keputusan ada di tangan Pak Prabowo," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik tak ingin PKS bergabung dalam gerbong presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ia menganggap, PKS selama ini telah menunjukkan sikap politik dan ideologis yang berbeda dengan dua figur itu.

“Pak Prabowo juga berulang-ulang menekankan keberlanjutan pembangunan agar capaian-capaian yang ada tidak berhenti lalu mulai dari nol lagi,” ujar Mahfuz pada Kompas.com, Senin (29/4/2024).

Baca juga: Kini Dipanggil Mas Bowo oleh Jokowi, Prabowo Diminta Lebih Sering ke Luar Negeri

“Sementara PKS juga terbuka menolak program strategis Presiden Joko Widodo, seperti IKN,” imbuhnya.

Ia kemudian menyebutkan, dalam Pemilu 2024, PKS bahkan berjanji untuk membuat Jakarta tetap menjadi ibu kota.

Hal ini, lanjut Mahfuz, menjadi salah satu contoh PKS bertolak belakang dengan Prabowo-Gibran, maupun Jokowi.

Tak hanya itu, ia menuturkan, PKS juga sempat menolak dicalonkannya Gibran sebagai pendamping Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“PKS pula yang sangat keras menolak Gibran dengan alasan anak haram konstitusi," ujarnya.

"Pikiran di balik ini adalah ketidakmauan PKS menerima rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Mahfuz pun menganggap keputusan Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi setelah Pilpres 2019 dianggap sebagai pengkhianatan oleh pendukung PKS.

Maka, ia meminta PKS tak perlu berharap diajak Prabowo untuk bergabung ke dalam pemerintahannya ke depan.

Sulit Terima PKS

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memprediksi, Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto bakal sulit menerima Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk masuk ke dalam pemerintahannya.

Adapun PKS telah melempar sinyal bahwa mereka siap bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Prabowo tampaknya akan sulit menerima PKS," ujar Jamiluddin saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (29/4/2024).

Jamiluddin menyampaikan, ada dua penyebab Prabowo diprediksi sulit menerima partai pengusung Anies Baswedan tersebut.

Pertama, kata dia, hubungan Prabowo dan PKS selama ini memang kurang baik, setidaknya sejak Prabowo bergabung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, PKS sejak itu tampaknya sudah tidak respect ke Prabowo.

"Hal itu tentu sangat dirasakan Prabowo, sehingga PKS bukanlah prioritas untuk didekati," ucapnya.

Alasan kedua, Jamiluddin mengatakan, Prabowo sudah didukung Gelora, partai yang para petingginya merupakan orang-orang yang pindah dari PKS karena tidak sejalan dengan partai.

Karena itu, jika Prabowo mengakomodasi PKS, tentu akan mengganggu hubungannya dengan Gelora.

"Padahal Gelora sudah ikut berkeringat mengantarkan Prabowo menjadi pemenang pada Pilpres 2024," kata Jamiluddin.

Maka dari itu, Jamiluddin berpandangan, jika PKS diajak bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), bisa saja merusak kondusivitas internal KIM yang akan merugikan Prabowo.

Sementara itu, PKB dan Nasdem yang juga mengusung Anies di Pilpres 2024 diprediksi akan segera bergabung ke Prabowo-Gibran.

Jamiluddin menilai, penerimaan Prabowo terhadap PKB dan Nasdem setidaknya menjadi indikasi kuat bakal diterima bergabung ke KIM.

Dua partai ini, bagi Prabowo, memang tidak ada persoalan, baik dilihat dari sisi politis maupun sosiologis.

"Selain itu, PKB dan Nasdem memang cenderung pragmatis. Dua partai ini akan terus berupaya merapat karena menguntungkan secara ekonomis dan politis," ucap Jamiluddin.

"Hal itu tampaknya ditangkap Prabowo, sehingga dua partai ini akan diterima dengan terbuka. Sebab, kehadiran dua partai ini akan menguntungkan sehingga nantinya partai pendukung pemerintah menjadi mayoritas," kata dia.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09