KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pemilu, PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP 2 Mei 2024

"Kalau begitu, kan berarti sekarang menteri-menterinya harus ditarik dong, gentleman juga.

Mengatakan Pak Jokowi dan Gibran bukan anggota PDIP, tapi kok masih betah di kabinet Jokowi?

Lebih jantan, bijaksana itu PDIP tarik seluruh menteri biar diganti sama orang-orang yang benar-benar sehati dengan Presiden Jokowi," kata Silfester.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun meminta KPU RI menunda penetapan Prabowo -Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih .

Menurut Gayus, penetapan perlu ditunda karena proses hukum di PTUN masih berjalan.

Namun KPU tetap menetapkan paslon nomor urut 02 sebagai pemenang Pemilu, Rabu (24/4/2027).

PDIP menggugat KPU ke PTUN atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024.

Baca juga: Kalah di Mahkamah Konstitusi, PDIP Kini Berharap Rasa Keadilan dari PTUN

Perkembangan terakhir, Ketua PTUN Jakarta yang menyatakan bahwa permohonan PDIP layak dilanjutkan menuju sidang pokok perkara dalam proses penelitian (dismissal process).

"Saya harus menegaskan sidang putusan hari ini di PTUN dipimpin oleh Ketua PTUN Jakarta.

Hasil dari putusan yang disampaikan adalah permohonan kami layak untuk diproses dalam sidang pokok perkara karena apa yang kami temukan seluruhnya tadi pagi menjadi putusan ini," kata Gayus di Kantor DPP PDIP Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2024).

Oleh karena itu, Gayus meminta KPU taat hukum atas proses tersebut.

"KPU harus taat hukum, asas hukum.

Kalau KPU buru-buru membuat penetapan paslon (pasangan calon), ya ini menghilangkan proses hukum yang sedang berjalan di PTUN.

Dalam beberapa hari nanti terus berjalan," ujar Gayus.

PTUN Sidang 2 Mei