Demokrat Ikhlas Jika Ada Partai Politik Pendukung 01 dan 03 Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis sekaligus Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan bahwa pihaknya terbuka bagi partai politik lainnya bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran.

Diketahui pasangan Prabowo-Gibran resmi menjadi kandidat terpilih di Pilpres 2024.

"Siapa aja bebas (Parpol yang ingin bergabung), bagi kami sangat terbuka. Kalau Demokrat mendukung penuh apapun langkah yang diambil oleh Pak Prabowo," kata Herzaky kepada Tribunnews.com di Jakarta Selatan, Selasa (17/4/2024).

Herzaky melanjutkan bahwa partai politik pengusung Prabowo-Gibran punya tanggung jawab besar terkait visi misi program yang telah dijanjikan.

Baca juga: Gibran Bantu Desa di Papua yang Belum Mendapat Aliran Listrik, Langsung Hubungi Direktur PLN

Baca juga: Gugatan Sengketa Pilpres 2024 Dikabulkan Jika Hakim MK Yakin Kecurangan ada di Seluruh Wilayah

"Kita ingin (Visi dan misi) berjalan dengan baik. Karena bagi kami kepentingan masyarakat bangsa dan negara bisa menuju Indonesia emas 2045," jelasnya.

Jadi katakanlah, kata Herzaky di pilpres berbeda pandangan, berbeda kubu. Kemudian melebur menjadi satu dalam perjalanan dari 2024 sampai 2029, pihaknya mendukung penuh.

"Jika langkah itu yang dipilih oleh Pak Prabowo. Kalau pun misalnya beliau memilih sudah dah nggak apa-apa, ada sebagian oposisi ada sebagian yang di dalam, kami juga mendukung," lanjutnya.

Ia menegaskan apa pun langkah presiden ke-8 terpilih Prabowo Subianto. Pihaknya yakin itulah yang terbaik.

"Demokrat, Mas AHY, Pak SBY akan sepenuhnya bersama Pak Prabowo dari 2024-2029," tegasnya.

Partai Demokrat Ingatkan Golkar Soal Tuntutan Jatah Menteri

Sebelumnya,Partai Demokrat ingatkan Partai Golkar soal tuntutan jatah kursi Menteri yang sempat disinggung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengingatkan penetapan komposisi menteri dalam kabinet pemerintahan adalah kewenangan dari presiden.

"Penetapan menteri itu adalah domainnya presiden. Dan berapa menteri, kepada partai mana tentu itu juga menjadi hak prerogatifnya presiden," kata Herman dikutip dari Kompas.com Senin (18/3/2024).

Meski begitu, menurut Herman, mengenai posisi menteri tentu presiden bakal berbicara dengan pimpinan partai politik koalisi.